JABAR EKSPRES – Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyoroti pembangunan infrastruktur dalam menunjang mobilitas harian masyarakat di area Cekungan Bandung.
Menurutnya, sebagai salah satu megapolitan terbesar di Indonesia, kawasan Cekungan Bandung menghadapi ketimpangan besar antara masifnya laju urbanisasi dan daya dukung infrastruktur.
“Jarak spasial yang lebar antara kawasan hunian baru dan jangkauan transportasi massal akhirnya menjadi beban mobilitas harian bagi jutaan warganya,” kata Djoko kepada Jabar Ekspres, Senin (8/7/2026).
Baca Juga:Transportasi Publik Belum Optimal, Kota Bandung Hadapi Ancaman "Gridlock"Krisis Energi Mengintai, Tranformasi Transportasi Publik Berbasis Listrik Jadi Solusi?
Dia menilai, masalah utama transportasi di Cekungan Bandung terletak pada kesenjangan antara pesatnya perkembangan kawasan dan lambatnya penyediaan sistem transportasi.
Diketahui, Cekungan Bandung masuk dalam kategori wilayah metropolitan, yang mencakup sejumlah daerah diantaranya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Sumedang.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu juga menerangkan, Cekungan Bandung ini menampung populasi yang sangat besar, yakni mencapai 8,86 juta jiwa.
“Realitas di lapangan menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur; jalan-jalan akses menuju perumahan di Kota Bandung rata-rata sempit dan belum tersentuh rute angkutan resmi,” terang Djoko.
“Sehingga layanan ojek pangkalan masih menjadi tumpuan utama mobilitas lokal,” tambahnya.
Merujuk pada Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat periode 2024, menyebutkan bahwa area Cekungan Bandung mencakup sebanyak 619 kawasan perumahan yang tersebar di lima wilayah administrasi.
Dijelaskan Djoko, daerah Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan konsentrasi perumahan terbanyak, yaitu mencapai 232 kawasan, diikuti oleh Kabupaten Sumedang dengan 206 kawasan.
Baca Juga:Farhan Siapkan Strategi Perombakan Sistem Transportasi di Bandung, Skema Trayek Dihapuskan? Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Banjar, Kejari Layangkan Surat Ekspose
Sementara itu, Kota Bandung memiliki 100 kawasan perumahan, Kabupaten Bandung Barat 74 kawasan, dan Kota Cimahi memiliki jumlah paling sedikit dengan 7 kawasan perumahan.
“Mode share angkutan umum di Kota Bandung 13 persen, Kota Cimahi 15 persen, Kabupaten Bandung 20 persen, Kabupaten Sumedang 55 persen dan Kabupaten Bandung Barat 60 persen,” jelasnya.
Selain meningkat pesatnya kawasan pemukiman, sisi lain Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan pun, memberikan rekomendasi pengembangan integrasi di Cekungan Bandung, yang disusulkan pada 2026 ini.
Adapun usulan pengembangan integrasi di Cekungan Bandung, antara lain: 1. Pembangunan prasarana JPO Stasiun Bandung – Pool Damri (11 meter), pembangunan fasilitas pejalan kaki Stasiun Bandung – Terminal ST. Hall (201 meter), dan pembangunan fasilitas pejalan kaki Stasiun Bandung – Paskal Hyper Square (750 meter),2. Rekomtek perpanjangan jaringan pelayanan Metro Jabar Trans rute Terminal Leuwipanjang – Hotel Soreang hingga Kawasan Wisata Ciwidey (16,60 km), dan rekomtek pembangunan prasaranma halte Stadion Si Jalak Harupat, 3. Rekomtek jaringan pelayanan Damri Stasiun Bandung – Daerah Wisata Lembang dan Cikole (22,9 km), 4. Pengembangan angkutan feeder Commuter Line Bandung Raya dari Stasiun Gedebage – Summarecon Mall Bandung (2,3 km), 5. Pengembangan fasilitas alih moda penumpang di Kawasan TOD Tegalluar Bandung, 6. Penyusunan Rencana Induk Integrasi Transportasi di Metropolitan Cekungan Bandung.