SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali melakukan lelang terbuka (open biding) untuk empat jabatan tinggi pratama. Pengumuman dibuka sejak 27 Februari sampai dengan 13 Maret 2019.
Lelang dibuka untuk seleksi empat jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
Plh Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Erick Juriara mengatakan, dengan adanya pengangkatan jabatan sekda dan rotasi beberapa jabaratan oleh bupati Bandung beberapa waktu lalu. Membuat, beberapa jabatan mengalami kekosongan.
”Sudah diumumkan sejak 27 Februari lalu, Open biding ini untuk mengisi Kekosongan tiga jabat kosong dan satu jabat yang akan masa bakti,” kata Erick saat ditemui di soreang kemarin, (3/3)
Menurut Erick, dengan dibukanya open biding, Erick optimistis tugas ganda yang diemban tiga pejabat Pemkab Bandung termasuk dirinya saat ini hanya akan berlangsung sampai Mei 2019.
”Sesuai jadwal tahapan seleksi akan berakhir dengan pengumuman nama 3 Besar pada 10 April 2019 dan pelantikan tiga pejabat untuk instansi yang mengalami kekosongan bisa dilakukan pada 2 Mei 2019,” tuturnya
Erick menjelaskan, lelang terbuka untuk empat jabatan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep.235-BKPSDM/2019 tertanggal 26 Februari 2019.
”Tahap pertama yaitu pengumuman dan penerimaan berkas pelamar dibuka sejak 27 Februari hingga 13 Maret 2019,” katanya.
Erick menambahkan, pendaftaran tersebut dibuka tak hanya untuk pelamar di internal Pegawai Negeri Sipil (PSN) Pemkab Bandung. Namun sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014, kesempatan juga terbuka bagi semua PNS Pemprov Jabar serta PNS Kota/Kabupaten se-Jabar.
”Pansel sengaja dipilih dari luar agar lebih objektif dalam melakukan penilaian terhadap semua pelamar tanpa pandang bulu. Pansel terdiri dari dua orang akadmisi dari Universitas Padjadjaran dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara tiga orang kalangan birokrasi dari pemerintah pusat dan pemprov Jabar,” akunya.
