”Makin modern sebuah negara, makin maju penegakan ham sebuah negara. Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi pilihan kami. Akses kepada kesehatan, permodalan, pendidikan dan hak akan pembangunan adalah hak yang paling dasar,” kata Jokowi.
Menurutnya, beban pelanggaran ham masa lalu merupakan masalah kompleks. Sebab, waktu yang terlalu jauh. ”Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ham. Penguatan sistem hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan upaya pemberantasan korupsi. Menguatkan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Ancaman terorisme,” tuturnya.
Sementara itu, pasangan calon 02 mengatakan, pihaknya mengusung visi Indonesia Menang. Prabowo mengatakan, jika saat Indonesia berada dalam kondisi kurang menguntungkan. Paslon 02 akan mengedepankan swasembada pangan, penguatan militer. Selain itu, para penegak hukum seperti polisi, hakim dan jaksa juga harus mendapat upah yang layak.
”Aparat penegak hukum tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Dalam mengatasi hukum, ham dan terorisme juga harus dari muara masalah. Harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup. Gaji hakim, jaksa dan polisi harus tinggi,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Paslon 02 juga menjanjikan keadilan hukum bagi seluruh rakyat, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi serta keamanan dan kemakmuran bagi seluruh elemen masyarakat.
Di bagian lain, Capres Prabowo Subianto mempertanyakan keadilan hukum di masa pemerintahan Jokowi. Menanggapi itu, Jokowi menyinggung soal hoax Penganiayaan Ratna Sarumpaet.
”Bapak sudah memerintah 4 tahun lebih, yang kita temukan ada perasaan masyarakat bahwa aparat berat sebelah,” kata Prabowo.
Prabowo mencontohkan kepala daerah yang berdeklarasi mendukung paslon nomor urut 01 tidak ditangkap. Namun, kepala daerah yang mendukung paslon 02 ditangkap. ”Itu tidak adil, karena menyampaikan pendapat itu dilindungi,” ujar Prabowo.
Jokowi meminta Prabowo tidak asal tuduh. Setiap masalah hukum ada mekanismenya tersendiri. ”Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowpo. karena kita ini adalah negara hukum ada mekanisme hukum yang kita lakukan,” ujar jokowi.
Jokowi mengatakan silakan melapor jika ada bukti. Jokowi lalu menyindir kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet. ”Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan grasa-grusu. Misalnya jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, babak belur ternyata operasi plastik,” tandasnya.
