oleh

Kinerja Kejaksaan Makin Terjun Bebas

JAKARTA – Mengurai benang kusut reformasi kejaksaan di Indonesia semakin sulit. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menerima 888 laporan kinerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Hal itu terungkap dalam rilis KKRI kepada wartawan di Jakarta, kemarin (15/1).

Wakil Ketua KKRI Erna Ratnaningsi mengatakan, angka ini didapat berdasarkan hasil, Laporan diterima melalui situs resmi KKRI (website), pos, email, telepon dan verbal dengan mendatangi ruang pengaduan di kantor KKRI. Laporan tidak semua berisi kinerja, melainkan perilaku buruk korps Adhyaksa dalam menangani suatu perkara.

Diketahui, jumlah laporan kinerja kejaksaan berada di atas angka 800 aduan selama kurun waktu empat tahun terakhir (Selengkapnya lihat grafis). Dilihat dari jumlah laporan, maka rekomendasinya, untuk kasus-kasus yang menarik perhatian public, Komisi Kejaksaan RI harus diikut sertakan dalam setiap gelar perkara kasus-kasusnya, terang Erna.

Erna mengatakan, dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat Kejaksaan harus melibatkan komisioner KKRI sebagai salah satu anggota Majelis Kode Perilaku. Karena selama ini hanya beranggotakan unsur internal Kejaksaan saja. Ya, selama ini pengaduan hanya berputar di lingkup kejaksaan saja. Penyelesaiannya pun belum maksimal, katanya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, peningkatan laporan pengaduan (lapdu) dari masyarakat ke Komisi Kejaksaan menjadi sinyal buruknya kinerja korps Adhyaksa tersebut di mata publik. ”Ini lapdu bukan turun tapi terus tinggi angkanya, kalau bukan buruk kinerjanya apa,” katanya di Jakarta.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga