JAKARTA – Mendekati pemilihan presiden (Pilpres) pada 17 April 2019 mendatang, rakyat Indonesia masih terus mengamati dan meneliti para calon presidennya (capres) agar tidak keliru dalam menentukan hak pilihnya. Kesadaran dan keintelektualan mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat, haruslah selalu menyampaikan yang sebagaimana baiknya.
Ketua Umum Gema Bhinneka Tunggal Ika, Gifari Shadad Ramadhan mengatakan bahwa sejarah kelam di Indonesia tidak boleh terulang kembali. Salah satunya mengenai persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
”Era pembungkaman penindasan dan penculikan sudah cukup mengisi perjalanan buruk bangsa Indonesia. Kami secara tegas tidak menginginkan paradigma sistem lama digunakan kembali terkhusus di zaman Orde Baru, yang tentu saja sangat bertentangan dengan sistem demokrasi Indonesia saat ini,” kata Ghifari.
Ghifari menegaskan bahwa Indonesia harus dipimpin orang yang cerdas dan mempunyai visi untuk membangun Indonesia ke depan. ”Mereka harus pro demokrati, tidak konservatif dengan menggunakan sistem lama dan juga bersih dari kasus pelanggaran HAM,” tegas dia.
”Yang paling utama adalah yang pro kebhinekaan karena keseragaman di Indonesia harus tetap dijaga dan dirawat, maka dengan itulah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang maju,” lanjutnya.
Senada, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Luar Gema Bhinneka Tunggal Ika, Boy Agustinus mengatakan, isu terkuat untuk Pilpres hingga kini adalah mengenai HAM. Hal tersebut menjadi fokus dan sorotan bagi para aktivis mahasiswa.
”Suara kita aktivis mahasiswa dari waktu ke waktu tidak akan pernah berubah, meski pemilu ataupun tidak, aktivis selalu konsisten untuk menolak capres yang terindikasi kejahatan pelanggaran HAM untuk menjadi Presiden,” ujar Boy.
Maka dari itu sebagai mahasiswa harus memilih secara cerdas siapa yang cocok untuk menjadi pemimpin 260 juta rakyat Indonesia yang beragam ini. ”Jangan sampai salah pilih,” pungkasnya. (bbs/rie)
