Kita bersyukur bahwa edukasi politik masyarakat semakin baik. Namun proses edukasi politik tersebut masih bersifat klasikal dan se-arah. Dalam berbagai pelatihan, workshop dan seminar, narasumber memberikan materi dan masyarakat hanya pasif mendengarkan. Masyarakat dijejali dengan ilmu-ilmu politik kenegaraan atau pemerintahan yang terkesan teoritis dan hafalan. Edukasi politik juga dilakukan di kampus-kampus, mimbar keagamaan dan media sosial. Kelemahan dari metode pembelajaran ini adalah masyarakat ditempatkan sebagai objek dan bukan subjek pembelajaran politik itu sendiri. Masyarakat pun bersikap pasif, menunggu dan partisipasi dalam program pembangunan bangsa menjadi rendah. Pengelolaan negara sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.
Menurut penulis, arah pendidikan politik seperti ini harus diubah dari Governmen Centered Learning ke Citizen Centered Learning. Subjek pembelajaran dalam edukasi politik ini adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah pusat pembelajaran politik. Dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan, mereka berinisiatif membantu pemerintahan mewujudkan cita-cita politik untuk mensejahterakan warga bangsa. Mereka terlibat secara aktif memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah. Hal ini terlaksana apabila pemerintahan atau pengambil kebijakan memberikan ruang lebih besar bagi warga negara dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Singkatnya Arah Baru Pendidikan Politik perlu digemakan karena beberapa hal prinsipil sebagai berikut.
Pertama, Pusat pembelajaran pendidikan politik adalah warga negara (Citizen Centered Learning). Warga negara itu sendiri terlibat langsung dalam proses edukasi politik. Mereka bukan hanya sekedar pendengar dongeng/teori/kajian politik, tetapi mereka ikut terlibat membangun kesadaran sesama warga negara untuk menginternalisasikan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga bangsa Indonesia.
Kedua, Meningkatnya Partisipasi Warga Negara. Edukasi politik berhasil apabila semakin meningkatnya partisipasi warga negara dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Partisipasi dapat berupa saran/ide/rekomendasi positif dan konstruktif untuk memecahkan berbagai permasalahan bangsa. Program pembangunan bangsa seperti pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur bukan sekedar domain pemerintahan, sebaliknya warga negara ikut terlibat dengan memberikan ide/rekomendasi konstruktif.
