SOREANG – Untuk mendukung kesehatan mata di masyarakat, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, melantik jajaran Komite Mata Daerah (Komatda) Kabupaten Bandung di Dome Balerame Soreang, kemarin. (27/11).
Dia mengatakan, Komatda Kabupaten Bandung adalah yang pertama di Indonesia dengan disupport oleh Momatnas pusat. Sehingga, sinergitas ini, harus dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah untuk menekan prevalensi katarak.
Pembentukan Komatda untuk mendukung penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan (PGP) di Kabupaten Bandung, secara komprehensif dan sinergis.
“Masalah kesehatan pada penglihatan, bukan saja pada lansia, tapi sudah mulai menyerang anak-anak. Apalagi masyarakat sekarang banyak yang kecanduan gawai, komputer atau laptop,’’kata Dadang ketika ditemui ekamrin. (27/11).
Dia menilai, penggunaan gadget memiliki dapak negatif untuk mata. Sebab, cahaya layar gadget mengandung radiasi dan bisa berdampak buruk bagi penglihatan.
’’Melalui Komatda ini saya harap akan ada berbagai program dan kegiatan positif yang membantu masyarakat kita mendapatkan informasi,” harapnya.
Sementara itu, Berdasarkan hasil RAAB (Rapid Assesment of Avoidable Blindes), data kebutaan dan gangguan penglihatan yang direkomendasikan WHO, di Jawa Barat menunjukan prevalensi kebutaan 2,8 persen dan lebih dari 70 persen diakibatkan karena katarak yang tidak terlambat ditangani.
Anggota pengurus Bidang Kemitraan Komite Mata Nasional Susy Soenarjo mengatakan, di Kabupaten Bandung sendiri berdasarkan data RAAB 2018 tercatat ada 20.160 kasus kasus katarak yang tidak tertangani. Berdasarkan estimasi tersebut, diperlukan setidaknya 1.500 operasi katarak setiap tahunnya.
Dia menilai, kemngkinan besar kasus katarak kemungkiunan bertambah seiiring jumlah penduduk yang semakin meningkat.
Katarak biasa terjadi pada usia 50 tahun dengan gejala kelainan refraksi dan flow vision yang menjadi penyebab gangguan penglihatan lainnya.
Untuk itu, dengan dibentuknya Komatda sebagai lembaga independen dari unsur lintas sektor, pihaknya akan bersama-sama mendukung Pemkab dalam upaya menurunkan prevalensi gangguan penglihatan.
Susy menambahkan, Ke depan Komatda rencananya, akan dibentuk di 15 Provinsi di Indonesia. Namun, latarbelakang pembentukan Komatda didasari tidak adanya data mutakhir tentang gangguan penglihatan dan kebutaan. (yul/yan)