CIMAHI – Setelah sempat menjadi perdebatan akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, menganggarkan program Pokok Piliran (Pokir) sebesar Rp 30 miliar pada APBD-Perubahan 2018.
Dana program pokir diklaim untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat akan kebutuhan pembangunan di wilayah pemilihan anggota dewan.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Gunawan, mengakui, anggaran pokir sudah masuk di APBD-P dan tinggal dilaksanakan. Bahkan, sebetulnya dana serap dana Pokir ini selalu ada pada APBD sebelumnya.
Menurutnya, anggaran pokir bertujua untuk, merealisasikan aspirasi rakyat dari hasil reses. Namun, mekanisme penyaluran anggaran tersebut berasal dari pengajuan masyarakat. Dimana, masyarakat akan langsung mengajukan ke dinas terkait.
’’Tinggal mengajukan kebutuhan pembangunan di lapangan dan menunjukkan lokasinya,”jelas pria yang akrab disapa Agun ini ketika dihubungi kemarin. (6/11).
Dia memastikan, permintaan ini harus melalui aspirasi dan tidak menggunakan proposal. Sebab, dewan sendiri tidak mengelola dana pokir tersebut.
Agun memastikan, untuk masyarakat yang membutuhkan pembangunan tinggal menunjuk titik mana yang akan dibangun. Bahkan, masyarakat juga boleh menjual nama dewan agar bantuan fisik itu dapat. Namun, untuk urusan pembangunan akan menjadi kewenangan dinas terkait.
Dia menjelaskan, pelaksanaan pokir sudah biasa berlangsung. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dalam anggaran.
Sehingga, dalam penyerapan anggaran Pokir bisa optimal hingga akhir tahun 2018.
’’Kalau ada waktu dijalankan, kalau tidak ada waktu ya sudah,” jelasnya.
Sementara itu Pj. Sekda Kota Cimahi Maria Fitriana memaparkan, anggaran program pokir sudah disebar kelima dinas terkait dengan teknis dinas menerima pengajuan dari masyarakat melalui dewan
Menurutnya, pengajuan pembangunan ini berdasarkan usulan dari hasil reses yang sudah masuk dalam kegiatan. Seperti untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), jalan lingkungan, jalan setapak, pengadaan air bersih, penerangan jalan gang, dan lainnya.
“Saat ini pelaksanaan kegiatan masih dikejar terus. Memang waktunya sempit, tapi diupayakan agar terealisasi,” singkatnya.
Menanggapi adanya perubahan anggaran pada Pokir yang nilainya bisa dikatakan fantastis, pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Arlan Sida mengatakan, anggaran pokir dibuat hanya untuk memanfaatkan momen. Sebab, perubahan dilakukan saat tahun politik.
