oleh

Bupati Belum Miliki Mobdin Layak

Menurutnya, Pemkab mengacu kepada PP 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Serta Perbup Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di situ disebutkan mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaraan dinas tanpa lelang harus memiliki syarat telah mengabdi minimal empat tahun, belum pernah membeli kendaraan dinas, tidak sedang dituntut pidana, dan tidak diberhentikan secara tidak hormat.

“Kami sudah sangat memohon agar kendaraan itu dikembalikan, semoga bisa secepatnya,” harapnya.

Kabag Perlengkapan Setda KBB, Deni M Syukur menambahkan, surat permohonan sudah dilayangkan dua kali dan terakhir pada Jumat (5/10/2018). Pihaknya pun sudah mendatangi rumah yang bersangkutan dan bertemu langsung untuk menyampaikan hal ini. Saat itu jawaban dari yang bersangkutan adalah akan berkomunikasi langsung kepada Pj Sekda KBB Wahyu Diguna selaku pejabat pengelola barang milik daerah.

“Memang tinggal mobil Alphard saja, kalau yang lain sudah diserahkan dan berita acaranya juga telah dibuatkan. Kita tunggu kabar selanjutnya saja,” tandasnya. (drx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga