BANDUNG – Upaya mewujudkan jargon “Bandung Barat Lumpaaat”. Dihari pertama Dinas sebagai Bupati Bandung Barat, secara tiba-tiba Aa Umbara Sutisna mendatangi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan ruang pelayanan publik. Tak tanggung-tanggung, dia datang sejak pagi sekira pukul 06.30 dan hanya didampingi ajudan serta beberapa staf dari Bagian Humas Setda Kabupaten Bandung Barat di Gedung C Komplek Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kemarin (24/9).
Tujuan pertama yang didatangi Umbara, Kantor Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil. Meskipun masih sangat pagi, dirinya mendapati puluhan masyarakat yang tengah mengantre untuk mendapatkan nomor antrean pelayanan administrasi kependudukan. Bahkan dia sempat mewawancarai beberapa warga yang ditemuinya.
”Siapa yang sudah berkali-kali mendatangi Dinas ini?” Tanya Umbara seraya diikuti tunjuk jari dari sebagian besar warga yang sudah hadir menandakan belum selesainya pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang mereka ajukan.
Umbara menegaskan, pelayanan KTP merupakan hal pertama yang harus diprioritaskan. Karena menyangkut berkas-berkas utama pendukung berbagai pelayanan publik lainnya.
”Pelayanan KTP adalah hal pertama yang jadi pelayanan prioritas. Karena saking pentingnya pelayanan adminduk akhirnya banyak masyarakat yang harus berangkat dari jam 04.00 dan harus mulai mengantre dari jam 06.00,” jelasnya.
Selain itu kedatangannya pun, lantaran mendengar jika pelayanan adminduk sarat pungli dan percaloan. Tapi setelah mewawancarai beberapa warga ternyata mereka mengakui tidak ada praktik pungli ataupun percaloan.
”Yang jelas masyarakat mengharapkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. Saya juga berharap pelayanan adminduk atau KTP pada khususnya bisa terlayani dalam satu hari kerja (One Day Service), sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus mengantre berkali-kali. Bahkan, secepatnya pelayanan KTP diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan. Kita akan coba dibeberapa kecamatan pada akhir tahun ini,” jelasnya.
Selain Disdukcapil, Umbara juga mendatangi OPD lainnya yang juga melakukan pelayanan publik, seperti pelayanan PBB di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima, dirinya dan Hengki Kurniawan selaku Wakil Bupati menginginkan seluruh pelayanan publik dilakukan dalam satu gedung khusus dengan sistem online. Selain agar lebih fokus, juga bertujuan untuk menghindarkan dari sentuhan dan pertemuan langsung antara pemohon dan pemberi pelayanan, sehingga bisa terbebas dari pungli dan percaloan ataupun sejenisnya.
