BANDUNG – Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi menegaskan, bahwa anggotanya netral dalam Pilkada Serentak 2018. Hal itu membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ketidak netralan aparat.
”Saya sudah tegaskan beberapa kali, bahwa petugas harus netralitas. Hal ini pun arahan dari Kapolri dan Panglima TNI bahwa aparat kepolisian dan TNI wajib netralitas. Bentuk netralitas ini sudah terbukti sejak mulai penetapan paslon,” tegas Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Bandung, kemarin (25/6).
Agung mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan terkait tidak netralnya aparat dalam Pilkada Serentak kali ini. ”Saya juga sama empat paslon satu meja dan tanyakan apa ada yang tidak netral, jawabannya tidak ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut lagi Agung mengatakan, dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan aparat akan fokus terhadap pengamanan. Tidak ada kegiatan lain di luar pengamanan Pilkada Serentak. Selain itu, ucap Agung, dirinya telah meminta kepada masyarakat supaya melaporkan jika ditemukan ada aparat tidak netral. Sehingga, pihaknya akan memberikan tindakan tegas kepada personel yang terbukti tidak netral.
”Silakan segera beritahu saya. Akan saya lakukan tindakan sesuai aturan yang ada. Sanksinya kami ada peraturan Kapolri dari etik sampai pidana. Jadi tidak usah ragu,” tegasnya.
Sementara itu, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Besar Harto Karyawan juga meyakini bahwa jajaran prajuritnya telah di himbau harus netral sejak penetapan pasangan calon gubernur Jabar.
”Perlu saya tekankan ulang lagi apa yang disampaikan masalah netralitas. Saya kira sudah final apa yang ditekankan Panglima dan Kapolri kegiatan mendukung suksesnya pesta demokrasi kita harus netral. Kalau terjadi pelanggaran, kita tidak akan sungkan memberikan tindakan tegas sesuai prosedur,” imbuhnya.
Di tempat sama, Agung juga mengatakan, untuk pengamanan Pilkada serentak ini, Polda Jawa Barat telah mengerahkan 18 ribu personel dan telah disebar untuk bersiaga di wilayahnya masing-masing. “Untuk total personel, kita ada 18 ribu yang akan mengawal sejumlah lokasi termasuk TPS tempat pencoblosan suara,” kata Agung.
