oleh

Pegawai Honda Tanggung Jawab Pemda

BANDUNG – Komite Nusan­tara Aparatur Sipil Negara (KNASN) meminta Pemerintah Pusat termasuk Pemerintah Daerah Jawa Barat memberi­kan THR ke pegawai non PNS baik honorer daerah (Honda) maupun kontrak di institusi pemerintahannya secara adil.

Sebab, menurut Ketua KNASN, Mariani pegawai non PNS tidak diangkat (diberikan SK) oleh Kementerian PANRB tetapi oleh OPD atau Pemda yang mengangkatnya sehing­ga kewenangannya ada pihak yang mengangkatnya.

Baca Juga:  POCO F3 5G Hadir untuk Merayakan Kelahiran Kembali “Flagship Killer”

”Pegawai non PNS di semua daerah (termasuk di Jabar) belum mendapatkan THR, semisal Guru dipastikan belum menda­patkan THR karena mereka diangkat oleh SK kepala sekolah. Termasuk di lembaga pemerin­tahan lainnya, pegawai non PNS belum ada kepastian dibaginya THR,” tutur Ketua KNASN, Ma­riani di Bandung.

Dikatakan dia, terkait THR dan tunjangan lainnya men­jadi salah satu keluhan para pegawai non PNS di Indone­sia termasuk di Jawa Barat yang pegawai non PNS-nya banyak sekali di berbagai in­stitusi pemerintahan.

Baca Juga:  Banyak yang Nekat Mudik, Ancaman Covid-19 Klaster Idulfitri Mulai Muncul 

”Contoh kasus, dalam perte­muan lalu pegawai non PNS di RSUD Al-Ihsan pengeluhkan THR yang rencananya tidak akan dibagi karena tidak ada aturan hukumnya ataupun kebijakan dari RSUD Al-Ihsannya,” katanya.

Kondisi ini tentu dinilai tidak berkeadilan dan sangat diskri­minasi. Untuk itu KNASN me­minta kepada Pemerintah Pusat terutam Pemda atau OPD yang mengangkat pegawai non PNS tersebut bisa bersikap adil dengan mengeluarkan kebija­kan yaitu, pemberian THR bagi pegawai non PNS di ling­kungan pemerintahan.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga