Penilaian Sudah Sesuai Data, Pembangunan Kota Cimahi Hasilkan Perubahan

Penilaian Sudah Sesuai Data, Pembangunan Kota Cimahi Hasilkan Perubahan
0 Komentar

”Proses perencanaannya dan kemudian pencapaian dari target yang kita tentukan. Dari semua ini kita menjadi yang terbaik untuk 2018 ini,” ujarnya.

Pencapaian dilihat dari semua yang ditargetkan melalui indi­kator yang sudah ditetapkan dalam Indek Pembangunan Ma­nusia (IPM) yaitu indeks kese­hatan, pendidikan dan pening­katan daya beli beserta program dan pencapaiannya.

”Target berapa dan capaiannya berapa dan dari semua, hingga 2017 semua target capaian kita bisa tercapai,” terangnya.

Baca Juga:Harus Tetap Pertahankan Kinerja TerbaikBPPD Berharap PBB Gratis Bagi Warga Miskin Dimanfaatkan

Untuk memperoleh pencapai­an maksimal, sebelumnya pihak permerintah melakukan peny­usunan perencanaan pembangu­nan Kota Cimahi, yang dimulai dengan melakukan kegiatan berupa forum rembuk Rukun Warga (RW) kemudian masuk ketahap musrenbang tingkat ke­lurahan, diteruskan ke musren­bang kecamatan dan selanjutnya ke musrenbang Kota.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan kegiatan forum Orga­nisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan stakeholder terkait serta melaksanakan kegiatan forum per­guruan tinggi.

”Kita mengundang perguruan tinggi sebandung raya diminta masukannya jadilah sebuah konsep teknokratisnya,” kata dia,

Tata menjelaskan, sebelumnya rencana pembangunan juga di­diskusikan dengan Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dimana pokok pokok pikiran dari dewan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari se­buah Rencana Kerja Pembangu­nan Daerah (RKPD).

Tidak hanya itu, dalam beber­apa tahun ini, Tata juga mengaku, pihaknya membuat suatu ino­vasi berupa sistem yang disebut, Sistem informasi manejemen perencanaan daerah yang mana sistem tersebut sudah terinte­grasi dengan semua SKPD dengan Bappeda. Sehingga perencanaan yang telah dibuat dilingkan dengan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keu­angan dan Aset Daerah (BPKAD) kemudian dilingkan juga dengan Administrasi pembangunan (Ad­bang) untuk monitoring dan eva­luasi (monev).

Dengan sistem tersebut, maka pemerintah tidak akan sulit, jika ingin melihat bagaimana kesesu­aian perencanaan dengan pengang­garan kemudian di monev. Dengan sistem ini, lanjutnya, tidak mungkin lagi ada program baru yang masuk tanpa perencanaan sebelumnya. Sebab semua kegiatan berdasarkan satu prosedur dan proses yang bertahap hukum.

0 Komentar