SOREANG – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan akses sanitasi dan air minum melalui berbagai pendekatan.
Diantaranya, penyediaan infrastruktur utama, peningkatan pelayanan infrastruktur berbasis masyarakat, serta pengaturan dan pembinaan kepada pemerintah daerah.
“Peningkatan sanitasi dan air minum perlu partisipasi masyarakat, didorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya, berupa Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan pola 3R (reuse, reduce, recycle) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),” jelas Erwin ketika di hubungi kemarin (25/3)
Diakuinya, untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi dan air minum tidak bisa ditangani hanya oleh dinas yang dipimpinyai. Namun dibutuhkan dukungan lintas sektor baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun dukungan lembaga donor, swasta, masyarakat serta mitra pembangunan lainnya.
Untuk itu, pihaknya mengajak kepada semua pihak untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penanganan sanitasi dan air minum dapat diselesaikan dengan efektif secara bersama-sama,
“Akses pelayanan sanitasi di Kabupaten Bandung saat ini sudah mencapai 70 persen, dimana sesuai target Rencana Pembangunan Jangja Menengah Nasional (RPJMN) terkait universal access 100-0-100 (100 persen akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi), juga sudah ada 34 desa yg deklarasi odf (open defecation free) atau bebas buang air besar sembarangan,” ungkapnya.
Erwin menegaskan, pada deklarasi Makasar, tujuan yang ingin ditekankan adalah mengenai kewajiban sanitasi untuk masyarkat harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah. Namun yang dihadapi saat ini, namun masih terbentur keterbatasan anggaran.
“Saya berharap peran pemerintah pusat dan provinsi bisa mengintervensi dari segi anggaran baik dari APBN atau dari APBD Provinsi,” kata dia.
Selain itu, Pemkab Bandung juga telah dilakukannya sosialisasi terkait sanitasi bersama pokja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dengan melibatkan beberapa dinas, perkimtan, Dinkes, DLH.
Bahkan, yang telah dilakukan saat ini, melaksanakan pembangunan infrastruktur sanitasi, berupa jamban keluarga, MCK komunal, ipal komunal serta pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sarppras yang sudah dibangun harus dikelola oleh masyarakat agar berkelanjutan.
