”Pasangan Rindu dan DM4Jabar melalui argumennya saat debat sangat mewakili kepentingan publik. Artinya, nyambung antara yang dibutuhkan publik dengan apa yang disampaikan melalui program yang ditawarkan,” urainya.
Dalam memaparkan program-program dan beradu gagasan dengan pasangan lainnya, lanjut Wawan, pasangan Rindu dan DM4Jabar juga terlihat lebih santai dalam menyampaikan setiap argumennya. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kedua pasangan memiliki rentan usian yang terbilang lebih muda jika dibandingkan pasangan lainnya.
”Maka penampilannya juga apa yang disampaikannya lebih terlihat tidak ada beban ketimbang dua paslon lainnya,” ujarnya.
Dalam debat semalam, perilaku koruptif pada sebuah pemerintahan menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan hingga ke akarnya agar birokrasi berjalan bersih. Untuk itu, solusi untuk permasalahan tersebut menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada semua pasangan calon.
Cagub nomor urut satu, Ridwan Kamil mengatakan, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi, yaitu kepemimpinan dan teknologi. Menurutnya di Kota Bandung, selama menjabat 5 tahun terakhir sebagai wali kota, pihaknya memiliki kebijakan tertentu untuk memutuskan sebuah perizinan, bantuan pemerintah atau sebagainya.
Dia memaparkan, pihaknya membentuk sebuah tim insyinyur untuk mempertimbangkan dan menilai apakah suatu organisasi atau individu layak mendapat persetujuan dari apa yang diajukannya. Sehingga, setiap perizinan tidak langsung kepada walikota karena, melainkan harus melalui beberapa tahapan.
”Tidak ada diskresi, supaya kalau ada orang minta kemudahan tidak langsung ke wali kota dan lain-lain. Itulah cara kita secara kepemimpinan,” kata Ridwan.
Selain itu, Emil -sapaan Ridwan Kamil- menuturkan, pihaknya juga memiliki solusi dalam hal teknologi, yaitu dengan menerapkan aplikasi anti korupsi yang bisa dipakai setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bandung. Jika terpilih menjadi gubernur, maka dirinya akan menerapkan hal serupa untuk 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.
”Kita ada ratusan aplikasi anti korupsi dan dua bulan lalu KPK memerintahkan 30 daerah seluruh Indonesia untuk datang ke Bandung, meng-copy apa yang kita lakukan. Insya Allah jika terpilih, kita wajibkan menggunakan sistem aplikasi anti korupsi yang sudah di-approve (disetujui) oleh KPK,” tandasnya.
