Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali mendistribusikan sebanyak 21.993 ribu ton Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) yang akan disalurkan ke berbagai daerah di Jawa Barat. Sebelumnya, Pemprov Jabar telah melakukan pendistribusian Bansos Rastra tahap pertama pada Januari dengan jumlah yang sama.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dirinya meminta semua kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat mampu mengurangi distribusi Bansos Rastra. Artinya, setiap kepala daerah harus bisa mengurangi angka kemiskinan karena warga tidak lagi membutuhkan Bansos Rastra lantaran sudah sejahtera.
”Kita minta langsung ke bupati dan wali kota mengurangi dengan berbagai program. Secara natural jatahnya berkurang karena kemiskinannya juga berkurang,” kata Heryawan, kemarin (5/3).
Aher –sapaan Ahmad Heryawan- menuturkan, penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat juga akan berdampak terhadap jumlah bantuan yang diberikan pemerintah. Sebab, warga yang sudah sejahtera tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut. Untuk itu, kepala daerah harus bisa mengurangi angka kemiskinan. ”Itu tanda suksesnya program. Bukan yang tadinya mampu malah jadi tidak mampu,” tuturnya.
Menurut Aher, berbagai program dan bantuan yang diberikan pemerintah selama ini seharusnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Sebab, bukan hanya Bansos Rastra saja yang diberikan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Barat. ”Tentu pengentasan kemiskinan bukan hanya Rastra. Ada program lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan lainnya,” urainya.
Maka dari itu, Aher meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Jawa Barat agar bisa mendistribusikan Bansos Rastra tersebut secara akurat berdasarkan data warga yang benar-benar berhak menerimanya. Sehingga, bantuan yang diberikan tersebut mampu dirasakan semua warga yang membutuhkan. ”Ini disalurkan tentu harus ada akurasi data, karena perubahan setiap bulannya bisa terjadi,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jawa Barat M. Sugit Tedjo Mulyono mengatakan, pendistribusian Bansos Rastra untuk bulan Januari sampai Maret seharusnya selesai pada tanggal 10. Namun, adanya perdebatan mengenai data masyarakat yang berhak menerima bantuan menyebabkan pendistribusian Bansos Rastra mengalami keterlambatan.