Namun demikian, Imas harus bersiap mempertanggungjawabkan perbuatannya pasca kena OTT oleh KPK. Oleh KPK, Imas bersama Asep Santika serta Data disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Miftahhudin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan bahwa DPP telah mendengar informasi OTT terhadap Imas. Dave menyatakan, langkah pertama apabila terbukti adalah mengeluarkan rekomendasi pencopotan Imas dari jabatan Ketua DPD Golkar Subang.
”Bilamana sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan oleh KPK maka sikap dari Golkar seperti Bupati Jombang Nyono kan sudah dinonaktifkan, sudah digantikan,” kata Dave di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
Baca Juga:Dua Permain Persib Dipanggil TC TimnasIPSM Percepat Penanganan PMKS
Dave menyatakan, kasus yang menimpa Imas tentu menganggu target pemenangan Partai Golkar dalam pilkada. Apalagi, keduanya selaku kader Golkar dipilih dan diusung sebagai calon bupati di wilayah masing-masing. Posisi Imas juga tidak bisa digantikan karena sudah ditetapkan sebagai calon bupati Subang. ”Ini harus ada strategi khusus,” kata Dave.
Ketua Korbid Partai Golkar Aziz Syamsudin menambahkan, Partai Golkar menghargai dan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Imas. Aziz menilai preseden ini tentu harus menjadi evaluasi bagi Partai Golkar untuk menghadapi pilkada ke depan.
”Ini merupakan cambukan dan merupakan introspeksi ke depan bagi Partai Golkar untuk memperbaiki sistem dan memperbaiki sikap ke depan,” ujarnya.
Menurut Aziz, Partai Golkar tidak salah pilih dalam menentukan calon. Semua calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar dipilih berdasarkan sistem. Apalagi, Imas merupakan incumbent dan kader Partai Golkar. Meski begitu, Aziz berharap proses penegakan hukum juga bisa berjalan objektif.
”Kami tidak bisa kontrol (kader) 24 jam, di sisi lain kami juga minta aparat penegak hukum untuk bisa melakukan secara objektif, jangan karena agenda-agenda target-target politik,” ujarnya.