Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, banyaknya calon kepala daerah yang tertangkap tangan KPK merupakan konsekuensi dari politik demokrasi langsung. ”Politik langsung itu biayanya mahal,” kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan.
Calon pun bekerja keras untuk menyiapkan dana pilkada. Banyak godaan dan tawaran kepada kandidat. Namun, kata dia, tawaran yang tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan seharusnya dihindari.
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan, para calon harus bisa mencari biaya kampanye dari sumber yang benar. Seharusnya kandidat bisa melakukan fundraising dalam memperoleh dana. ”Di Amerika tim sukses melakukan fundraising untuk mendapatkan donasi,” ungkapnya. Jika sistem itu diterapkan di Indonesia harus diatur dengan baik, sehingga tidak dianggap gratifikasi. (bay/lum/syn/rie)