Di samping itu, Bawaslu Jabar pun melihat ada upaya-upaya dari kelompok tertentu untuk mengacaukan proses DPT ini. Seperti, ketersedian e-KTP yang terhambat di setiap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Padahal warga membutuhkannya untuk keperluan Pemilu mengingat syarat agar bisa menggunakan hak pilihnya harus memiliki e-KTP.
”Belajar dari permasalahan tersebut, maka dari itu saya berharap pemuktahiran data ini tidak hanya dilakukan saat menjelang Pemilu saja, tapi jauh sebelum Pemilu agar lebih banyak waktu data pun lebih akurat. Sehingga soal DPT ini tak akan amburadul lagi,” tandasnya. (mg2/rie)
