Berkaitan dengan poin kedua, Zaadit dengan tegas mengutarakan bahwa BEM UI menolak rencana pemerintah menunjuk pejabat gubernur dari Polri. Dia menilai niatan yang menuai banyak pandangan pro dan kontra itu kurang tepat. ”Bola panasnya kan di Jokowi. Balik lagi kami memperingatkan kalau yang dilakukan itu salah,” imbuhnya. ”Harapannya Jokowi bisa lebih bijak menentukan kebijakan,” tambah dia.
Meski poin tersebut berkaitan dengan persoalan politik, mahasiswa kelahiran 1996 itu menegaskan bahwa sama sekali tidak ada agenda politik dalam aksi yang dilakukan oleh dirinya bersama BEM UI kemarin. Dia pun membantah berondongan isu yang menyatakan bahwa dirinya merupakan salah seorang kader dari salah satu partai politik. ”Nggak ada (kaitan dengan agenda politik), nggak ada, nggak ada juga buktinya,” terang dia.
Zaadit memastikan bahwa setiap poin yang disampaikan BEM UI dalam aksi kemarin merupakan aspirasi mahasiswa yang sudah dibahas lebih dulu. ”Pure dari mahasiswa dan BEM UI ketika gerak nggak bisa gerak sendiri. Harus koordinasi dengan BEM Fakultas,” imbuhnya. Meski tidak semua BEM Fakultas sependapat dengan tiga poin yang disampaikan kemarin, sambung dia, delapan dari 15 BEM Fakultas senada. Artinya sebagian besar sependapat dengan poin yang disampaikan. (bay/byu/gin/syn/rie)
