Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menegaskan akan memperketat pengawasan untuk mencegah celah isu memobilisasi politik TNI dan Polri di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.
Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat, Harminus Koto, isu ini memang santer mengingat tiga pasangan calon di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 terdapat dua mantan jenderal dari TNI. Di antaranya, Mayor Jenderal Purnawirawan Sudrajat dengan TB Hassanuddin dan satu perwira aktif Polri yaitu, Anton Charliyan.
Dia memastikan, Bawaslu akan bertindak tegas jika ada kandidat dari TNI ataupun Polri terbukti melakukan mobilisasi untuk kepentingan politik.
Baca Juga:Perbankan Optimistis di Tahun PolitikKorban Penipuan PT SBL Terus Berdatangan
”Kita tidak kekhawatir karena kita akan memperlakukan sama semua kandidat. Tapi meski baru sebatas isu, Bawaslu Jabar tentu akan perketat pengawasan,” tutur Koto kepada Jabar Ekspres, kemarin (1/2).
Penindakan tegas ini, jelas Harminus Koto, berlaku juga jika ada petahana yang terbukti memobilisasi para ASN. Ataupun sengaja merotasi pejabat-pejabat tertentu sampai ke mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan petahana yang maju tersebut.
”Jadi Bawaslu Jabar akan menindak tegas kepada siapapun yang melanggar, mantan jenderal, ataupun perwira aktif Polri semua akan diperlakukan sama oleh Bawaslu Jabar,” jelasnya.
Selain pengawasan yang akan diperketat, Bawaslu Jabar Barat pun meminta kepada calon yang masih aktif di institusi Polri harus segera mengundurkan diri. Dan sebaiknya proses pengunduran diri tersebut tidak dilakukan saat memasuki tahapan Pemilu.
”Seharusnya dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Ini dilakukan untuk mencegah menyalahgunakan kekuasaan. Salah satunya memobilisasi calon pemilih agar memilih dirinya,” tegasnya.
Di tempat yang berbeda, Peneliti Senior dari Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung Idil Akbar menegaskan seharusnya calon yang masih aktif dari institusi Polri harus mengundurkan diri karena ada indikasi kuat celah untuk menyelewengan kekuasaan.
”Tidak bisa dipungkiri jika calon masih aktif dikhawatirkan masih memiliki kekuasaan politik yang bisa diarahkan untuk menguntungkan dirinya,” tuturnya.
Baca Juga:IAI Jabar Soroti Trotoar ZigzagMacan Lebih Pede Atasi Mitra Kukar
Untuk mencegah mobilisasi politik TNI dan Polri di Pilgub Jabar, jelas Idil, pihaknya berharap Bawaslu memperkuat pengawasan. ”Dan terutamanya menindak tegas bagi yang terbukti memobilisasi politik TNI dan Polri nanti,” jelasnya.