BANDUNG – Upaya penggembosan terhadap kandidat pada Pemilu Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2018 sudah mulai terlihat. Salah satunya melalui penyebaran spanduk dan baligo yang menampilkan calon gubernur Ridwan Kamil (Emil) dengan Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjadi tersangka kasus korupsi KTP-elektronik.
Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menilai, beredarnya spanduk dan baligo tersebut sangat merugikan Emil jelang kontestasi politik. Sebab, masyarakat bisa saja menilai negatif sosok Ketua DPR RI tersebut yang tersandung kasus itu.
“Di medsos viral, publik sudah sebal ke Setnov (Setya Novanto),” kata Asep saat dihubungi, kemarin (26/11).
Dengan begitu, lanjut Asep, beredarnya spanduk dan baligo tersebut akan memberi citra negatif bagi Emil karena publik akan memersepsikan Wali Kota Bandung tersebut didukung kuat oleh Setya Novanto.
Bahkan, kata Asep, calon wakil gubernur pendamping Emil pun bisa terdampak negatif dari peredaran spanduk dan baligo ini.
Sebagai contoh, kata dia, sebaik apapun nama Uu Ruzhanul Ulum yang diprediksi kuat akan berpasangan dengan Emil, elektabilitasnya bisa tergerus akibat alat peraga sosialisasi tersebut.
“Ini berlaku bagi calon wakil gubernurnya juga. Jadi menurut saya Emil dan partai koalisi harus peka. Terlepas siapa yang masangnya, ini kontraproduktif maka harus diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Asep, Emil bisa saja memerintahkan timnya untuk melepas setiap spanduk dan baligo yang menampilkan foto dirinya dengan Setya Novanto. Bahkan, jika tidak ada langkah positif dari Partai Golkar dalam menyikapi kasus Setya Novanto ini, Asep mengimbau Emil dan calon wakil gubernurnya agar menjauh dari elit Partai Golkar.
“Kalau seperti ini, seterusnya akan ada masalah, meskipun status tersangka Setnov belum berkekuatan hukum,” katanya.
Oleh karena itu, Asep pun berharap Partai Golkar berani mengambil sikap tegas terhadap kasus tersebut.
Dia menilai, Partai Golkar harus berani menyatakan bahwa kasus yang menimpa Setya Novanto tidak serta merta melibatkan partai. “Golkar harus berani menunjukkan sikap serius dalam menyikat korupsi. Berani enggak gelar munaslub untuk mengganti Setnov,”