oleh

Sembilan Partai Mengadukan KPU Pusat

 

jabarekspres.com, JAKARTA – Masa pengaduan dugaan pelanggaran administrasi dalam pendaftaran partai peserta pemilu ditutup pukul 16.00 WIB kemarin (26/10). Selama tujuh hari masa pelaporan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menerima sembilan pengaduan.

Sembilan pengaduan itu diajukan delapan partai politik yang gagal melengkapi berkas pendaftaran (lihat grafis). Satu lagi dilayangkan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) kepengurusan Haris Sudarno.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pasca ditutupnya pendaftaran, pihaknya meneliti kelengkapan berkas. Penelitian dilakukan selama tiga hari kerja. Senin pekan depan (30/10), bisa diketahui laporan mana yang memenuhi syarat. ”Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa ditindaklanjuti,” ujarnya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, kemarin (26/10).

Baca Juga:  KPU Bandung Barat Mutakhirkan Data Pemilih

Jika berkas memenuhi, Bawaslu akan melanjutkan ke proses persidangan terbuka yang berlangsung selambat-lambatnya 14 hari. Pada tahap tersebut, pelapor dan terlapor bisa mengeksplorasi argumen masing-masing.

Bagja mengingatkan, keputusan yang nanti diambil Bawaslu atas kasus dugaan pelanggaran administrasi KPU adalah final dan mengikat. Parpol selaku pelapor tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). ”Kalau sengketa penetapan partai, baru bisa sampai ke PTUN,” imbuhnya. Sebab, yang menjadi objek sengketa nanti adalah Surat Keputusan (SK) KPU.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga