jabarekspres.com, BANDUNG – Dalam renacana Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat ada 13 rencana kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA-PPAS 2017 yang saat ini tengaah dibahas untuk dijadikan acuan dalam penetapan APBD 2018.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengatakan, untuk perencanaan APBD 2018 masih terfokus pada penataan infrastruktur. Termasuk didalamnya untuk pembebasan lahan pada proyek pembangunan.
“Kalau rencana kegiatan proyek pasti banyak, dan lebih banyak tapi yang jelas untuk pembebasan lahan mendukung pembangunan infrastruktur,” jelas Irfan ketika ditemui di Gedung DPRD kemarin (12/10)
Irfan mengatakan, dalam rapar kerja tadi Banggar melakukan koordianasi dengan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sehingga, nantinya akan diketahui ada skala prioritas pembangunan apa saja yang dilakukan pemprov Jabar.
Dari pembahasan tersebut, diketahui bahwa kegiatan prioritas adalah masalah pembebasan lahan untuk BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Selain itu, pembebasan lahan daerah irigasi (DI) Caringin, pengadaan lahan TPPAS Legok Nangka, relokasi Bendungan Kuningan dan masih banyak lagi proyek-proyek lainnya.
“Iya jadi intinya pembahasan KUA-PPAS 2017 ini lebih banyak untuk pembebasan lahan, dan terutama lebih banyak untuk lanjutan pembebasan lahan BIJB Kertajati,” ucap Irfan
Selain itu, untuk pembebasan lahan tol Ruas Intercange Cipali sampai dengan Bandara dengan luas sekitar 3,6Km Pemprov minta dianggarkan di APBD 2018 nanti. Bahkanm untuk pembebasan lahan pembangunan jalan banyak tersebar di Kabupaten/kota. Termasuk, ruas jalan Kadipaten sampai Jatibarang dengan panjang 1,8 kilometer.
Untuk kelanjutan pembangunan Masjid Apung Jawa Barat, rencananya akan dianggarkan untuk pengadaan lahan yang nantinya akan dipergunakan untuk akses jalan.
Lebih lanjut Politikus Demokrat ini menyampaikan, untuk prioritas non infrastruktur adalah rencana kegiatan bantuan untuk pendampingan dan pelatihan program keluarga harapan (PKH), honorarium penyuluh pertanian, honorium guru dan tenaga kependidikan non PNS.
Sedangkan untuk bantuan Hibah Pemprov meminta agar dialokasikan untuk bantuan kepada ISBI dan UNPAD, serta anggaran pemindahan kantor DPMPTSP dan bantuan hibah untuk KPU dalam rangka Pilkada serentak 2018.
“Nah saya belum bisa menyebutkan nilainnya untuk masing-masing ini, karena masih sedang dibahas, tapi nanti bila sudah disahkan dalam bentuk APBD akan ketahuan semuannya,”pungkas Irfan. (mg2/yan)
