jabarekspres.com, BANDUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) agar mundur dari jabatannya bila ingin maju mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Sebab, tanggung jawab sekda akan terganggu jika ikut mencalonkan di pilkada tanpa melepas jabatan.
”Saya mengingatkan kepada sekda, itu administratif yang melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah daerah. Jabatan politis itu gubernur, wakil gubernur, wali kota dan bupati. Kalau Sekda ikut-ikutan jabatan politis ya tata kelola pemerintahan buyar,” papar Tjahjo usai menghadiri, Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Pemerintah di Era Digital yang digelar di Hotel Holiday Inn, Pasteur, Kota Bandung, kemarin (22/8).
Meski begitu, Tjahjo mempersilakan sekda ikut dalam Pilkada. Sebab, itu adalah hak politik seorang warga negara. Namun, pihaknya tidak menginginkan tanggung jawab sekda terganggu akibat berpolitik praktis. Karena itu, sekda harus mau melepaskan jabatannya agar kinerja pemerintahan tak terganggu.
”Kalau Sekda Jabar mau nyalon, boleh itu, hak warga negara. Mundur dong dari sekda. Iya dong (sekarang), kalau enggak (mundur sekarang) bagaimana dia sibuk pasang gambar, baliho. Terbengkalai kan tugas daerah,” tuturnya.
Maka dari itu, Tjahjo meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan agar bijak mengambil keputusan bila sekda ikut dalam Pilkada. Apalagi bila terbukti mengganggu kinerja pemerintahan. ”Kalau terganggu, Plt-kan saja. Usulkan penggantinya segera, enggak ada masalah. Kalau enggak, terhambat pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui, proses penggantian Sekda Jabar Iwa Karniwa masih terus berjalan. Menurutnya, Iwa sudah resmi mendaftar sebagai kandidat calon kepala daerah untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. ”Panitia Seleksi (Pansel) masih jalan. Meminta kepada Mendagri untuk menentukan Pansel itu sudah, tinggal tunggu saja, nggak ada masalah. Pokoknya kami tunggu perintah Mendagri,” tegas Ahmad Heryawan.
Sebelumnya, Pakar politik Universitas Parahyangan Asep Warlan menilai, langkah Sekda Jabar Iwa Karniwa ketika sudah mendaftar ke partai politik, tidak netral lagi.
’’Tafsir saya di UU ASN, kalau sudah daftar berarti tak netral lagi. Misal begini, ada orang PDIP datang ke Pak Iwa minta tolong, pasti didahulukan. Sebab, pasti Pak Iwa berharap sesuatu (dari PDIP),’’ ujar dia, beberapa waktu lalu.
