Ineu mengatakan, melalui dukungan anggaran yang ditetapkan, DPRD Jabar telah berusaha mewujudkan keinginan masyarakat dengan menekankan skala prioritas. Bahkan, berbagai infrastruktur bisa mengandalkan hanya dari APBD.
Apresiasi Terobosan Pemprov Jabar
Sementara itu, Ineu mengapresiasi berbagai capaian dan perolehan dalam bidang pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan perizinan. Bahkan, keberhasilan ini dijadikan contoh daerah lain untuk mengadopsi pelayanan yang sudah diterapkan di Jabar.
”Pelayanan Samsat dan Perizinan kita sudah sangat baik dan mendapat apresiasi dari pusat,” tegas Ineu.
Meski begitu, DPRD tetap mewanti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak santai atas pencapaian tersebut. Bahkan, pihaknya mendorong agar bisa mengoptimalkan penyerapan anggaran. ”Terutama untuk program-program dapat dirasakan masyarakat. Sehingga, berkat dorongan tersebut penyerapan anggaran pada tahun ini bisa mencapai angka 95 persen,” urainya.
Selain itu, capaian target elektrifikasi di Jabar juga patut mendapat apresiasi. Sebab, saat ini seluruh daerah kabupaten/kota sudah sepenuhnya teraliri listrik. Bahkan, optimalisasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan membangun dan mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD) dan Puskesmas Rawat Inap (Poned) di berbagai daerah menjadi perhatian serius dewan.
”Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesihatan kepada masyarakat,” ucapnya.
Yang tidak kalah penting, Ineu berharap, Pemprov Jabar bisa mengelola dengan baik kepemilikan dan pemaksimalan BUMD. Dengan begitu, BUMD bisa berkontribusi dengan maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Terlebih, BIJB (bandara internasional Jawa Barat, Red) adalah BUMD baru yang memiliki prospek menjanjikan,” tuturnya.
Di bidang pendidikan, melalui program-program pembangunan ruang kelas baru di berbagai daerah terpencil, Pemprov Jabar juga kerap menyalurkan pemberian beasiswa berprestasi, dan pemerataan kualitas pendidikan di kabupaten/kota.
”Ini semua dilakuakan sebagai dampak beralihnya kewenangan dalam pengelolaan sekolah SMA/SMK ke provinsi Jabar,” ucap dia.
Ineu menambahkan, Dalam pengelolaan keuangan pemerintah Jabar patut diapreasiasi dengan perolehan Gelar Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan selam enam kali berturut-turut. Hal ini tidak lepas dari peran DPRD Jabar dalam menjalankan funsinya sebagai kontrol dalam pengangaran dan pengelolaan keuangan khususnya dalam tingkat penyerapan untuk pembangunan.
