Kadisdik Akui Jalur MoU

”Ini akan menjadi evaluasi kami agar di tahun depan tidak ada lagi informasi yang tidak merata kepada masy­arakat,” tegasnya.

Disinggung soal jalur MoU dan zonasi, Hadadi mengung­kapkan, menampung semua keluhan dari masyarakat. ”Kami akan menampung as­pirasi mereka. Katanya jalur zonasi ini kurang tepat dan meminta MoU ini dievaluasi kembali,” ucapnya.

Hanya saja, berkaitan dengan jalur MoU memang ada lan­dasannya. Yaitu mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yang isinya ba­hwa sekolah diselenggarakan berdasarkan Managemen Ber­basis Sekolah (MBS). MBS ini lanjutnya, membangun ke­mitraan dengan para pihak yang di anggap strategis dalam rangka membangun pendidikan.

”Kalau memang jalur MoU ini tidak maslahat dan me­nimbulkan simpang siur maka, maka bisa dihilangkan,” terang Hadadi.

Meski demiakian, Hadadi menegaskan, jalur MoU ini bukan untuk anak-anak pejabat, atau kelompok tertentu. Jalur MoU ini adalah sesuatu yang startegis untu pengembangan pendidikan. Tapi, karena di petunjuk pelaksanaan tidak dijelaskan menjadi akhirnya menjadi simpang siur.

”MoU ini untuk semua ka­langan. Tidak dikhususkan untuk pejabat, anggota dewan, kapolda, kapolri dan lainnya. Namun, karena waktunya me­pet, jadi informasi tidak se­penuhnya dipahami,” jelasnya.

Sementara itu, soal nama anaknya tidak muncul sedang­kan nilainya di atas passing grade, maka Disdik Jabar akan menyelesaikan hal tersebut. Termasuk berusaha mengeva­luasi dan memastikan kem­bali anak tersebut bisa masuk di sekolah yang dituju.

Sementara itu, Wakil Guber­nur Jabar Deddy Mizwar juga angkat bicara prihal banyaknya keluhan di PPDB Jabar 2017. Bagi dia, hal itu wajar.

Untuk diketahui, tercatat se­banyak 38 laporan resmi asal Jabar yang masuk ke Posko Pengaduan Inspektorat Kemen­dikbud. Jumlah tersebut ter­tinggi dibandingkan Banten (26 laporan), Jawa Timur (25), DKI Jakarta (10) dan Jambi (6).

” Ya wajar paling banyak. Sebab, Jawa Barat paling ba­nyak penduduknya dan se­kolahnya,” tegas Deddy usai menghadiri silaturahmi PUI di Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin (13/7).

Meski demikian, dia ber­janji bakal mengevaluasi per­masalahan yang terjadi se­lama proses PPDB tahun ini. Terutama terkait sistem yang beberapa kali terjadi gang­guan teknis.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan