Terpisah, Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan KBB Kholid Nurjamil menilai, gagalnya Pemkab meraih WTP menunjukkan tidak adanya progres yang dilakukan Pemkab terhadap rekomendasi-rekomendasi BPK sebelumnya.
“Seandainya ada perbaikan, mungkin LKPD Tahun 2016 sudah menjadi WTP-DPP atau WTP,” ujar Kholid.
Menurut dia, opini yang diberikan BPK terhadap Pemkab Bandung Barat disalip oleh Kabupaten Pangandaran yang notabene daerah otonomi yang lebih muda.
Kabupaten Pangandaran sudah mampu meraih opini WTP dari BPK. Dengan kondisi itu, dia meminta agar Pemkab meningkatkan terus kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.Dengan begitu, mereka akan mampu membuat laporan sesuai dengan kegiatan sesungguhnya.
“Tahun depan itu akhir kepemimpinan Abubakar, seharusnya ada hadiah terindah dengan mendapatkan WTP. Tapi, kenyataannya malah terus-terusan WDP,” tandasnya. (drx/yan)
