Tjahjo menambahkan, ada 15 isu tema e-government, termasuk e-planning yang tahun ini harus dilaksanakan oleh seluruh provinsi, kota, kabupaten. Semua harus menggunakan sistem yang sama. Sehingga tercipta transparansi mulai dari perencanaan program, anggaran, pengadaan barang dan jasa, retribusi, pajak.
”Pelayanan kepada masyarakat juga harus diarahkan menggunakan e-government, sehingga memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Dengan kerjasama yang semakin intensif antara Kemendagri dan Kementerian PANRB sebagai koordinator yang menggerakkan struktur pemerintahan ini, diharapkan hasilya lebih komprehensif. Sehingga target Presiden Jokowi memastikan program strategis nasional bisa berjalan di daerah, serta ada konektivitas, integrasi serta sinergi.
Baca Juga:Sistem Zona Tak Mengacu Nilai UnasReal Madrid Gusur Barcelona di Puncak Klasemen
”Kami ikut apa yang sudah direncanakan Pak Menpan dalam penataan kementerian, lembaga pusat dan daerah sampai di tingkat kepala desa. Kami sepakat ada 15 item ada 4 skala prioritas yang akan dikedepankan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai,” imbuh Mendagri. (adv/rie)