bandungekspres.co.id, PADALARANG – Serapan anggaran untuk beberapa dinas di Bandung Barat masih rendah. Tercatatm berdasarkan data, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bandung Barat, pada awal November 2016, tingkat penyerapan baru mencapai 53 persen.
Hal ini, dikarenakan banyak pekerjaan infrastruktur di lapangan yang belum selesai. Mulai dari belum tuntasnya pembangunan jalan Purabaya-Jati-Saguling yang memiliki panjang 11 kilometer, Lalu, pembangunan sistem drainase di Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat yang mendadak kebanjiran. Banjir tersebut masuk ke gedung tersebut pada saat hujan deras, belum lama ini.
Atas kejadian tersebut, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status Tanggap Darurat terhadap bencana banjir di area perkantoran. Berdasarkan pantauan di lokasi, saat ini saluran air terlihat rusak lantaran tidak ada sambungan ke bagian atas. Air dengan mudah meluap ke bawah lantaran tidak jelasnya pembangunan saluran air tersebut.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, mulai dari serapan anggaran yang masih rendah hingga November ini, menunjukkan buruknya perencanaan yang ada di masing-masing dinas. Padahal, kata dia, idealnya memasuki November penyerapan anggaran sudah masuk pada 80-90 persen.
’Kenapa pengerjaan infrastruktur jalan itu harus di akhir tahun. Jadi, penyerapan terus rendah, ini akan berdampak pada angka silpa (sisa lebih penggunaan anggaran),” tegas Aa kepada wartawan di Padalarang, kemarin (24/11).
Aa menyebutkan, jika dari awal perencanaan kinerja sudah disusun baik oleh pejabat di masing-masing dinas, tentu hasilnya tidak akan seperti saat ini. Ia mencontohkan, kasus mangkraknya jalan Purabaya-Jati-Saguling merupakan salah satu contoh dari buruknya perencanaan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan.
”Itu salah satu contoh yang menjadi perhatian legislatif. Kita minta akhir tahun ini harus selesai,” tegasnya.
Selain Saguling, kata Aa, baru-baru ini dirinya mendapatkan kabar tentang kondisi banjir yang masuk ke area gedung C . Gedung baru tersebut memiliki anggaran hingga Rp 132 miliar. ”Gedung baru bisa banjir seperti itu. Kalau memang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka harus dibenahi oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
