bandungekspres.co.id, BANDUNG – Sebagai bentuk menyatakan sikap terhadap kelanjutan aksi demo penistaan agama pada tanggal 2 Desember nanti Gerakan Pemuda (GP) Ansor melarang seluruh kadernya untuk ambil bagian dalam aksi tersebut
Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Choumas mengatakan, adanya aksi tersebut sudah tidak sesuai dengan tuntunan Islam sebab akan menganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat umum apalagi shalat Jumat akan digelar di jalan protokol.
“Kami meyakini dan ketahui selama ini, salat jumat itu harus ditempat yang disepakati. Tidak harus di masjid, tapi tempat yang disepakati. Kalau jalan jelas tidak bisa, masa mau tiap Jumat salat di Jalan,” kata Yaqut melalui teleconference di kantor DPW NU Jabar, Jalan Terusan Galunggung, Selasa (21/11)
Menurutnya, bentuk penistaan agama bukan hanya seperti yang dituduhkan Ahok. Menurutnya, melakukan sesuatu mengatasnamakan agama, namun perilakunya tida sesuai tuntunan Islam itu juga bentuk penistaan agama.
ISIS misalnya, perilakunya tidak mencermikan dan bukan cerminan dari islam. Aksinya mengatasnamakan agama, namun perilakunya membuat kerusakan dan membunuh orang yang tak sepaham dengannya.
“Saya sebut aksi 2 Desember 2016 itu gelar sejadah tidak ada tuntunannya. Salat Jumat di Jalan Raya itu penistaan (agama) juga,” kata Yaqut.
Yaqut pun meminta umat Islam tak terpancing dengan ajakan aksi unjuk rasa 2 Desember 2016. Sebab, dugaan penistaan yang dilakukan Ahok itu sudah diproses secara hukum.
“Jadi serahkan soal itu ke proses hukum. Tidak usah lagi turun ke jalan atas nama agama. Jangan sampai terpancing apapun namanya, masyarakat harus memercayakan urusan penistaan Ahok kepada proses hukum,” kata Yaqut.
Selain itu, PP GP Ansor menilai aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 tak relevan lagi dengan kasus dugaan penistaan agama yang ditudingkan ke Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.
Yaqut menduga aksi 2 Desember 2016 itu ditumpangi kelompok radikal yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah terlebih pihaknya telah mendapat informasi tersebut bahwa akan ada kelompok radikal yang akan memamfaatkan situasi untuk melakukan makar.
“Kami mendukung aparat keamanan melakukan tindakan tegas kepada mereka kalau isu yang mereka bawa menjatuhkan pemerintah yang sah,” kata Yakut
