“Inikan biasanya sering ada proposal, ada undangan dari konstituen dan berbagai kunjungan kerja. Jadi kalau berbicara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya saya rasa sih itu sudah lebih dari cukup,” paparnya.
Asep menambahkan, atas digelarnya rakernas harus menghasilkan rekomendasi kepada Presiden tetapi atas keinginan ini, setidaknya kalangan anggota dewan juga memahami jika pemerintah pusat sedang melakukan efesiensi.
“Jadi rekomendasi inipun kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan presiden sebagai pemilik kewenangannya melalui kemendagri,”kata dia.
Ditempat sama, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi mengatakan, keinginan kenaikan gaji bagi seluruh anggota dewan di Indonesia merupakan usulan yang sudah lama diwacanakan sebagai bentuk menunjang kinerja.
“Jadi kenaikan gaji itu rencananya kepala daerah dan anggota dewan seluruh Indonesia dan ini pun masih dalam pembahasan dalam rakernas ini,” kata Ineu.
Kendati begitu lanjut dia, apa pun hasil rekomendasi itu bukan saja mengutamakan keinginan peningkatan dalam pendapatan saja. Sebab dalam pembahasannya ADPSI juga akan melakukan diskusi terkait masalah lainnya.
“Kita banyak yang dibahas masalah pembentukan perangkat daerah, alih kelola dalam implementasi UU 23 tahun 2014, pembahasan perda yang dihapus dan sebagainya,” ucap Ineu.
Dirinya menambahkan, untuk kepastian berapa nilai kenaikan pendapatan ini dirinya tidak bisa memastikan karena saat ini aturan tersebut merupakan kewenangan Presiden.
“Jadi pada dasarnya naik atau tidak naik gaji, itu harus jadi spirit supaya kinerja kita terus semakin baik dan menjadi anggota dewan itu harus memahami kondisi masyarakat kita saat ini. Jadi tetaplah bekerja sesuai dengan amanat yang diemban, apalagi dewan dipilih oleh rakyat langsung,” tutup Ineu. (yan/ign)