bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih Kota Bandung sebagai percontohan dalam uji coba aplikasi JAGA. JAGA merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dirilis KPK RI sebagai sistem agar data keuangan di lembaga-lembaga dapat diakses oleh masyarakat. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Play Store. Rencananya, aplikasi ini bakal dilaunching Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 19 Desember mendatang.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, aplikasi tersebut digunakan untuk transparansi pelayanan publik pada masyarakat. ”Aplikasi bisa diakses warga, di mana warga bisa mengecek data sekolah, anggaran sekolah, bisa komplain juga di situ. Kalau ada pelanggaran nanti dimonitor oleh KPK, juga pelayanan dan lain-lain lah kira-kira begitu,” ujarnya kemarin (19/10).
Seperti yang diharapkan KPK pada situs resminya, bahwa aplikasi JAGA menjadi representasi kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap sekolah, rumah sakit, puskesmas dan PTSP untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang bersih dan transparan.
Meski Bandung sendiri, kata Emil –panggilan Ridwan Kamil- sudah memiliki pengawasan angaran pendidikan di sekolah-sekolah namun untuk Puskesmas, Rumah Sakit, harus tahu bahwa ada monitoring pelayanan publik dan monitoring keuangan lain yang mewajibkan transparansi dan dapat diakses oleh warga. Sementara untuk aplikasi pelayanan publik yang memang sudah dimiliki Bandung sebelumnya, akan dipadukan dengan aplikasi JAGA.
”Kita nge-link SIP (Sistem Informasi Penilaian), kalau mau ngecek integritas Lurah dan Camat, kemudian kita mau ada JAGA tadi, kemudian ada Lapor juga jadi sistem itu saling terkoneksi satu sama lain,” terangnya.
Selain Kota Bandung, kota yang dijadikan percontohan yakni Jakarta, Semarang dan Surabaya.
Menurut Emil, aplikasi ini sejalan dengan visi Kota Bandung untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui teknologi. Apalagi, Kota Bandung pun telah mengantongi penghargaan dari KPK atas aplikasi e-gratifikasi yang dinilai mampu mencegah korupsi.
Emil menilai, teknologi dapat mencegah oknum yang ingin menyiasati sistem dengan cara yang cerdas dan sistematis. Saat ini, potensi korupsi di Kota Bandung sudah jauh berkurang sejak Pemkot Bandung mengubah sistem dari manual ke digital.