bandungekspres.co.id, BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap, pemerintah daerah terus melakukan inovasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini seiring dengan semakin beragamnya modus ”kejahatan kerah putih”.
Sekretaris Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, Inovasi yang diingikan KPK tersebut menitik beratkan pada bidang pendapatan, tunjangan pegawai, dan perizinan yang akan diterapkan di 17 daerah di Jabar.
”Tadi ini yang dikatakan tim dari Deputi Pencegahan KPK dan rencananya akan di Jabar akan dijadikan pilot project,” jelas Iwa ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (18/10).
Menurut Iwa, Pemprov Jabar sendiri sebetulnya telah melakukan inovasi. Di bidang pendapatan, kata dia, dengan dibentuk E-Samsat untuk pajak kendaran bermotor sehingga lebih efesien dan praktis.
Selain itu, dalam bidak kepegawaian KPK menjadikan sistem manajemen kepegawaian pemprov terkait renumerasi pegawai yang sudah berjalan dengan lancar. Terlebih dalam penerapan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), dinilai baik oleh KPK karena Pemprov Jabar berhasil melakukan penghematan juga menghapus honorarium pegawai.
”Jadi tidak ada honor lagi dalam APBD Provinsi, serta kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan belanja publik,” ujarnya.
Pada penerapan perizinan, lanjut Iwa, pemprov juga telah menerapkan satu pintu yang diinisiasi oleh BPMPT. Kesuksesan ketiga program ini membuat KPK meminta agar Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai narasumber workshop yang akan digelar KPK bersama gubernur 17 provinsi.
”Software masalah perizinan dari Pemprov Jabar akan diberikan pada provinsi-provinsi lain dengan supervisi deputi pencegahan KPK. Sistem tiga program ini akan dihibahkan untuk replikasi,” katanya.
Iwa menuturkan, atas diberikan kepercayaan ini, ke depan Jabar akan menggelar MoU antara pimpinan KPK. Sehingga, inovasi tersebut akan terus mengalami penyesuain dan penyempurnaan sesuai dengan keinginan KPK.
Sementara itu, Anggota Tim Deputi Pencegahan KPK Nurul Ihsan Al Huda mengatakan, KPK memilih tiga program Pemprov Jabar ini tidak tiba-tiba. Sebab, sebelumnya sudah melakukan observasi. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait tentang penerapan tiga program Jabar ini.
