bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Bupati Bandung Barat Abubakar memanggil sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pemanggilan ini dilakukan guna meminta penjelasan terkait proyek infrastruktur yang masih tertahan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bandung Barat.
”Saya panggil sejumlah kepala SKPD termasuk kepala ULP untuk meminta penjelasan tentang sejauh mana proses tender yang ada di ULP,” tegas Abubakar kepada wartawan di Ngamprah, kemarin (27/9).
Abubakar menyatakan, sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur memang harus dilakukan secepatnya. Mengingat, beberapa bulan lagi akan memasuki akhir tahun sehingga segala program yang sudah direncanakan harus terlaksana semaksimal mungkin.
”Perbaikan jalan itu ada yang membutuhkan waktu lama. Kami juga memikirkan pihak kontraktor, jangan sampai SPK (surat perintah kerja) belum keluar ketika sudah dinyatakan pemenang,” ujarnya.
Abubakar menekankan kepada SKPD yang memiliki sejumlah proyek infrastruktur yakni Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan (DBMSDAP) serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan. Hal ini agar menekan angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan bisa dipertanggung jawabkan.
”Jangan sampai alasan teknis yang menyebabkan angka silpa tetap tinggi. Alasan seperti itu harus dirubah,” tegasnya.
Abubakar juga mengimbau, kepada seluruh SKPD yang sekiranya program tidak akan terkejar di akhir tahun untuk dirancang dan dialihkan kepada program yang bisa dilaksanakan dengan cepat.
”Kalau ada pekerjaan yang diprediksi tidak selesai atau tidak bisa dikejar di akhir tahun, silahkan rancang lagi program yang bisa terkejar sebelum akhir tahun ini,” imbaunya.
Terkait keberadaan ULP, kata Abubakar, saat ini masih sebatas panitia bukan lembaga. Tidak menutup kemungkinan, ke depan akan menjadi sebuah lembaga yang akan diisi oleh para pelaksana yang kompeten.
Dia menjelaskan ULP ini masih berbentuk panitia bukan lembaga. Fungsi ULP sendiri melakukan koordinasi dengan sejumlah SKPD yang memiliki sejumlah proyek infrastruktur untuk mengikuti proses tender.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menyesalkan, lambatnya proses administrasi yang dilakukan ULP terhadap sejumlah proyek infrastruktur.
