Menurut Deddy, pemerintah provinsi khawatir pembiayaan LRT Bandung Raya oleh swasta bakal membebani tarifnya. Dia khawatir tarifnya akan tinggi.
”Kalau swasta kan mesti balikin modal. Mesti ada untung dengan tempo secepatnya, maka harga (tarif) harus tinggi. Kalau mau terjangkau, disubsidi oleh pemerintahnya. Siapa yang mau subsidi, Pemda Jabar angkat tangan untuk memberikan subisidi itu,” urai Deddy.
Sejak awal Pemerintah Jawa Barat memang mengusulkan agar pembanguan LRT Bandung Raya dibiayai lewat APBN untuk menekan tarif. ”Kalau pemerintah tak perlu mengembalikan modal, tinggal masalah operasional saja mencukupi. Tapi, investasi itu mengurangi pemborosan BBM, polusi, dan lain sebagainya,” tuturnya.
Pejabat yang akrab disapa Demiz ini mengatakan, pembiayaan oleh swasta baru feasible jika dirancang untuk menjangkau jarak seluruh wilayah Bandung Raya. ”Kalau hanya satu atau dua saja tidak memungkinkan, sebab orang tidak mungkin naik itu cuma untuk satu tujuan,” kata dia.
Demiz menambahkan, pihaknya sudah menyodorkan alternatif semua trase LRT Bandung Raya pada Kementerian Koordinator Perekonomian untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Presiden mengenai pembangunan LRT Bandung Raya.
Deddy mengaku, dirinya menolak usulan pembiayaan oleh swasta. Dalam rapat terbatas itu, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta agar menghitung kembali tarifnya jika pembiayaan LRT Bandung Raya oleh swasta. ”Presiden bilang, hitung kembali kalau mengikutsertakan swasta, jangan sampai memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Deddy mengatakan, sedianya rapat terbatas itu bakal memutuskan juga soal LRT Bandung Raya, tapi batal gara-gara muncul usulan pembiayaan oleh swasta. ”Enam kali pertemuan tidak putus-putus, karena banyak sekali kepentingannya saya lihat, tiba-tiba masuk swasta segala macam. Ada apa ini?” ungkapnya. (dn/bbs/rie)
