OJK KR 2 Jabar Bentuk Tiga Forum Pendorong Perekonomian 

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat (OJK KR 2 Jabar) terus mendorong agar perekonomian di Provinsi Jabar tumbuh. Sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan, OJK KR 2 Jabar membuat beberapa program dalam mendukung pemerataan ekonomi pemprov Jabar.

GEMAR MEMBACA: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat Sarwono tengah membaca buku di perpustakaannya kemarin (18/8)
GEMAR MEMBACA: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat Sarwono tengah membaca buku di perpustakaannya kemarin (18/8)

Kepala OJK KR 2 Jabar Sarwono mengungkapkan, sejauh ini, pihaknya telah membentuk tiga forum. Yakni Tim Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Satgas Waspada Investasi dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK).

”Kami hadir di tengah-tengah industri dan masyarakat. Kami membentuk forum untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah,” ujar Sarwono kepada Jabar Ekspres di kantornya, Jalan Ir Juanda nomor 152, kemarin (18/8).

Sarwono menjelaskan, TPAKD memiliki tugas membantu membuka atau memperluas hambatan dari sisi akses keuangan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Menurut dia, masyarakat memiliki banyak aktivitas dan proyek yang membutuhkan modal, namun tidak seluruhnya terlayani perbankan. Selain itu, karena keterbatasannya, perbankan tidak bisa memberikan kredit.

”Salah satu konsentrasi yang sedang dikerjakan TPAKD yakni membuka akses keuangan bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Indramayu. Kami (TPAKD), melakukan identifikasi masalah-masalah apa saja yang jadi kendala para TKI tersebut. Ternyata, selama ini TKI dibiayai oleh sponsor. Yang namanya sponsor pasti bunganya sangat tinggi, sangat menjerat dan memberatkan. Bukannya para TKI ini lebih baik kehidupannya, tapi uang yang didapat malah untuk menutupi hutangnya,” papar Sarwono.

Untuk itu, TPAKD hadir membawa solusi. Dalam hal ini, OJK tidak bisa sendiri. OJK harus bersinergi dengan instansi-intansi yang ada di Jabar seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik provinsi maupun kabupaten, Dinas Koperasi dan UMKM serta tentu industry jasa keuangannya yakni perbankan.

”Kita sama-sama bergerak, memikirkan penyebabnya. Kita coba membantu persoalan akses keuangan TKI. Pertama kita identifikasi masalah, kedua kita dorong realisasi penyaluran kredit dari perbankan,” tegas dia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan