bandungekspres.co.id, SUMEDANG – Pengelolaan jembatan timbang yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jabar akan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu terungkap saat Komisi V DPR RI bersama Kemenhub melakukan kunjungan ke Jembatan Timbang di Dishub Jabar di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, belum lama ini.
Ketua Komisi V DPR RI, Farey Djemy Francis mengatakan rombongan Komisi V DPR RI bersama Kemenhub datang terkait rencana pengambil alihan pengelolaan jembatan timbang oleh Kemenhub. Sebutnya, jembatan timbang menjadi persoalan sendiri di masyarakat.
”Karena, isu-isu jembatan timbang sangat strategis ketika kita berbicara tentang pemeliharaan jalan,” kata Farey kepada wartawan saat mengunjungi jembatan timbang.
Disebutkan Farey, pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat edaran terkait pengelolaan jembatan timbang melalui Menteri Perhubungan. Dia menegaskan, pada Oktober 2016 pengelolaan sudah dapat dikelola oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pihaknya datang untuk mengecek seluruh kesiapan, termasuk kesiapan sumberdaya manusia dan kelengkapan instrumen dari jembatan timbang sendiri. ”Sehingga, benar-benar pada saat diserahkan dan mulai dikelola pusat sudah benar-benar dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Disinggung soal latarbelakang pengambilalihan, Farey mengatakan, faktor pelanggaran batas toleransi kendaraan masih terjadi. Total, kata dia, pelanggaran masih di atas 25 persen. ”Hal itu harus benar-benar dikawal betul, hingga kita akan merasakan jalan yang lebih baik dari sekarang ini,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Prasarana Kemenhub Pandu Junianto mengatakan, alasan utama pengambilalihan pengelolaan jembatan timbang oleh pemerintah pusat merupakan amanah dari UU No 23 Tahun 2014.
Dia merinci, teknis pengambilalihan dilakukan supaya ada keterekaman cara bertindak dalam cara penyelengaraan pengelolaan jembatan timbang. ”Hingga pengelolaan harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat,” tukasnya.
Alasan lainnya, kata dia, masih tingginya pelanggaran yang dilakukan melebihi toleransi. Dari aspek teknis, kata dia, dari pemerintah pusat sudah membuat kajian terkait layout jembatan timbang yang perlu dibenahi.
Dia menyebut, fungsi jembatan timbang sendiri selain mengawasi kendaraan juga mendata barang dan melakukan pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan terhadap kendaraan.