oleh

PPNSD Ujung Tombak Penegakan Hukum di KBB

bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) merupakan ujung tombak penegakan hukum di daerah atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Sehingga PPNSD memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam upaya menegakkan Perda. Penyidikan terhadap pelanggaraan Perda Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh PPNSD harus dilaksanakan secara terencana dan dikoordinir oleh Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.

”PPNSD tugasnya menegakkan Perda KBB dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” kata Kepala Bagian Humas pada Setda Kabupaten Bandung Barat Cucu Hertika SSos saat menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum lama ini.

Menurut dia, Kepala Satpol PP mengoordinasikan tugas PPNS Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di mana kedudukan Satpol PP merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sementara selaku Koordinator Pengawas PPNS, penyidik Polri memiliki kewenangan melaksanaan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS Daerah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga