Upaya kepolisian memburu tersangka dari kalangan tenaga medis mengundang keprihatinan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Organisasi profesi dokter itu khawatir kasus vaksin palsu membuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter menurun.
Menyikapi hal tersebut, Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ilham Oetama Marsis mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mengambil tindakan supaya sikap paranoid masyarakat tidak berlarut-larut. Terlebih, mulai muncul tindakan anarkistis yang ditujukan kepada sejumlah dokter di rumah sakit dan fasilitas kesehatan tempat penyebaran vaksin palsu. ”Harus dijelaskan. Posisi dokter ini apakah memang sengaja terlibat atau justru tidak tahu,” sebutnya.
Berdasar kacamata profesi, tenaga medis, terutama dokter, merupakan salah satu korban dari aksi kriminal tersebut. Sebab, dokter tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan vaksin yang digunakan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Pihaknya justru mempertanyakan pengawasan rumah sakit bagian farmasi, Badan POM, dan Kemenkes atas penyebaran vaksin palsu tersebut.
Baca Juga:Lagi, Kakek Perkosa Bocah SDTingginya Demam Pokemon Go, Anies Malah Tak Melarang
”Dokter adalah pengguna. Tidak ada satu pun aturan yang mengatur dokter bertanggung jawab terhadap pemalsuan vaksin di rumah sakit,” tegasnya.
Sementara itu, soal proses hukum tiga dokter yang dijadikan tersangka oleh Bareskrim, PB IDI akan terus mengawalnya. Dia mengatakan, pihaknya bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) juga akan memberikan bantuan advokasi. Harapannya, proses hukum berjalan dengan baik. (byu/tyo/idr/jun/mia/bay/c10/kim/rie)