bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang perekonomian terbesar di Indonesia. Di Kota Bandung, UMKM tumbuh sangat pesat, hingga mencapai 7,8 persen pada tahun 2015.
Sementara itu, pertumbuhan secara nasional baru mencapai 4,7 persen. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui berbagai program.
Presiden Jokowi akan menggelontorkan dana sebesar Rp 100 triliun, untuk menyuntik modal UMKM seluruh Indonesia. Dana tersebut akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
”Sistematika penyaluran dana melalui KUR itu dibantu dengan aplikasi berbasis website bernama Sistem Informasi Kredit Program (SIKP),” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kepada wartawan usai membuka kegiatan pelatihan kemarin (24/6).
Pria yang biasa disapa Emil tersebut menjelaskan, program itu akan berguna sebagai basis data dan layanan informasi penyaluran KUR. Tujuannya, agar penyaluran KUR menjadi tepat guna dan tepat sasaran.
Penggunaan dan pengelolaan SIKP membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan pelatihan SIKP kepada seluruh SKPD yang memiliki tupoksi pembinaan UMKM serta kelompok binaan yang berpotensi menjadi calon penerima manfaat program KUR.
”Selama itu KUR sistemnya kurang akuntabel. Maka, kita dibantu untuk pelatihan dalam menggunakan SIKP. Jadi kita bisa mengakses semua data di semua bank yang ada KUR-nya,” ujar Emil.
Selain itu, sahut Emil, kepada pihak Ditjen Pembendaharaan Negara, disampaikan bahwa Kota Bandung, memiliki instrumen untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pengusaha mikro, melalui Kredit Melati.
”Kalau di Bandung kita lengkapi dengan kredit melati. Maka, KUR yang nilainya bisa sampai Rp 500 juta, hanya untuk kalangan menengah. Nah yang mikronya yang non bankable yang tidak punya agunan kita dukung dari Kredit Melati,” sebut Emil.
Untuk itu, Emil mengusulkan, sebagian dana yang digelontorkan pemerintah pusat bisa digunakan pula untuk investasi di program Kredit Melati melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung.
”Tadi saya sampaikan permohonan Kota Bandung agar dari Rp 100 triliun itu sebagian bisa dititipkan ke BPR. Karena sekarang hanya bank BUMN saja yang mendapat program-nya pak Jokowi,” tutur Emil.
