Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid menyatakan, salah satu upaya peningkatan kualitas UMKM yang dicanangkan pemerintah, melalui bantuan akses pembiayaan.
Program itu, sambung dia, berguna sebagai basis data dan layanan informasi penyaluran KUR. Tujuannya agar penyaluran KUR menjadi tepat guna dan tepat sasaran.
Penggunaan dan pengelolaan SIKP membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan pelatihan SIKP kepada Dinas KUKM Perindag, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Bagian Perekonomian.
SIKP bertujuan untuk menampung informasi penyaluran KUR berupa data calon debitur, angka kredit, dan transaksi pembayaran KUR. Sistem tersebut dibangun Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis website yang nantinya akan menjadi database tunggal dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, yaitu Pemerintah Daerah, kuasa pengguna anggaran, perbankan, kementerian keuangan, dan lembaga lain yang ditentukan oleh lembaga kebijakan.
Dalam kegiatan pelatihan tersebut diawali penandatanganan kerja sama penggunaan SIKP antara Wali Kota Bandung dengan Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial. (edy/fik)
