Masih Terkendala Lahan, TPPAS Nambo Dijadwalkan Ulang

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Proses pembangunan tempat pemilahan sampah (TPPAS) Nambo di Kabupaten Bogor  sampai saat ini masih banyak menemui kendala sebab selama ini lahan yang diperuntukan proyek tersebut masih banyak dikuasai masyarakat padahal tanah tersebut merupakan milik PT Perhutani.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengaku  aneh dengan tindakan para petani ini terlebih saat ini ada sekitar 15 petani yang menguasai lahan tersebut padahal antara pemprov dan Perhutani telah ada kesepakatan.

Iwa menduga, dibalik kerjasama pemprov dengan perhutani ternyata pihak Perhutani melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk memanfaatkan lahan itu.

” Ternyata dilahan ini banyak ditanami perkebunan untuk kopi,” kata Iwa

Melihat kondisi ini lanjut dia, telah disepakati bahwa persoalan tersebut menjadi tanggung jawab Perhutani sehingga harus dicari solusi penyelesaiannya dengan target pertengahan Mei ini harus tuntas.

Iwa menegaskan, pihak-pihak lain agar tidak mengganggu proses pembangunan tersebut terlebih pada pembangunan TPAS ini merupakan kepentingan bersama dan harus mendapat dukungan semua pihak.

Ditempatsama, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Jabar Bambang Riyanto menjamin bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan lahan ini dengan pihak Perhutani dan masyarakat yang mengelola lahan.

“Kita sudah bicarakan dan tekankan kepada Perhutani untuk menyelesaikannya karena ini menjadi tanggung jawab perhutani,”kata dia.

Dirinya mengunkapkan, selama ini kerjasama dengan Perhutani terkait lahan proyek TPAS tersebut telah disepakati dalam bentuk perjanjian dan telah melunasi seluruh kewajiban penbayarannya.

“Pemprov-kan sudah bayar nah masalah lahan itu menjadi urusan perhutani masa kita harus bayar lagi,”ucap Bambang.

Bambang menyebutkan, untuk lahan yang digunakan  TPPAS ini  mencapai 40 hektare. Adapun 25 hektare di antaranya merupakan milik Perhutani namun untuk pembangunan proyek ini tetap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Bambang menuturkan, pembangunan inti seperti jalan operasi dan kolam licin menggunakan APBN dengan nilai Rp 90 miliar sementara untuk tahapan selanjutnya adalah pembangunan fisik TPPAS tersebut yang akan dilakukan investor.

Selain itu, dalam pengelolaannya nanti investor akan bekerjasama dengan PT Jasa Sarana yang merupakan BUMD Jabar dan kontraknya akan segera ditanda tangani oleh Gubernur dengan target penyelesaian 1,5 tahun.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan