Sandi yang sekarang fokus mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta ini menilai wajar seorang pengusaha atau perusahaan bekerjasama dengan Mossack. ”Sepanjang kerjasama itu dilakukan tanpa tindakan pelanggaran hukum, mau di Panama, atau negara manapun itu sah-sah saja,” tukasnya.
Setahu dia, Mossack banyak bertindak sebagai konsultan bisnis internasional. Perusahaan-perusahaan besar yang jangkauan bisnisnya global banyak memanfaatkan jasa konsultan bisnis seperti Mossack jika ingin berinvestasi. ”Kerjaannya memberikan solusi kemana uang harus diinvestasikan. Semua investor butuh itu,” tegasnya.
Namun dia menegaskan, kerjasama dengan Mossack bukan berarti uang pengusaha ditempatkan di Panama. Uang tersebut selanjutnya akan diinvestasikan ke negara-negara yang dianggap menguntungkan. ”Termasuk salah satunya Indonesia, Mossack pasti rekomendasikan sebagai negara tujuan investasi,” sebutnya.
Dugaan bahwa banyak pengusaha Indonesia yang menempatkan dananya di Panama untuk menghindari pajak dinilainya terlalu mengada-ada. Sebab saat ini sangat sulit hal itu dilakukan. ”Lagian untuk apa kita menghindar-hindari pajak kayak maling. Lebih enak normal saja, anggap pajak itu sedekah,” tegasnya.
Dia menilai banyak yang memilih menempatkan dananya ke perusahaan investasi di luar negeri karena aturan hukum di negara tersebut lebih jelas. Berbeda dengan Indonesia, aturan hukum bisa dilanggar sendiri oleh pemerintah. ”Seharusnya kita berkaca, ada apa kok uangnya pada dibawa ke luar negeri,” cetusnya.
Sebagai salah satu kandidat gubernur, Sandi mengaku siap bertanggung jawab jika dia terbukti melakukan penggelapan pajak. Bahkan, kalau diperlukan, Sandi akan membuka seluruh rekeningnya. ”Kasus Panama Papers ini pasti dijadikan senjata oleh lawan politik. Tapi silakan saja, saya siap transparan,” jelasnya.
Sementara itu, CEO PT Bakrie Global Ventura Anindya Bakrie yang namanya juga muncul di dokumen Panama Papers, enggan menanggapi. Dia beralasan belum membaca sendiri data Panama Papers. ”Itu data dari mana? Benar atau tidak kan kita sama-sama nggak tahu,” ujarnya di sela acara Kadin kemarin.
Nama lain yang masuk daftar Panama Papers adalah Kardaya Warnika, mantan kepala BP Migas yang kini menjadi politikus Gerindra di DPR. Sayangnya, mantan ketua Komisi VII DPR yang kini pindah tugas menjadi wakil ketua Komisi XI DPR itu memilih bungkam. Konfirmasi Jawa Pos (induk Bandung Ekspres) melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak diresponsnya.