Tidak hanya perorangan, perusahaan seperti PT Pertamina (Persero) juga masuk dalam daftar yang dirilis International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Namun, seperti nama-nama lain yang ada dari Indonesia, tidak disebutkan apa posisi pasti Pertamina dalam daftar tersebut.
Itulah kenapa VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kesulitan untuk mengetahui maksud dari masuknya perseroan di daftar itu. Yang jelas, dia meyakinkan kalau Pertamina adalah perusahaan yang taat pajak, jadi tidak mungkin berusaha menghindarinya.’’Kami tidak pernah tidak bayar pajak, pada 2015 setoran kita Rp 71,62 triliun,’’ terangnya.
Menurutnya, sebelum dirilis data tersebut harusnya dicek secara mendalam lagi. Minimnya informasi membuat pihaknya tidak tahu apa yang dimaksud ICIJ. Selain itu, juga perlu ada klarifikasi seperti tahun berapa Pertamina ada indikasi curang terhadap pajak. Semua itu harus jelas karena perseroan tidak ada kerjasama dengan Mossack Fonseca.
’’Kami tidak pernah berhubungan dengan law firm itu,’’ terangnya. Selain itu, dia juga mengutip pernyataan petinggi Mossack Fonseca yang menyebut data tersebut tidak valid. Sebab, banyak perusahaan yang disebut menjadi kliennya, padahal bukan. Menurutnya, data tersebut tidak fair karena Pertamina sendiri tidak jelas dengan maksud munculnya informasi itu.
Sementara itu dari parlemen, Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai terkuaknya rekening pribadi sejumlah WNI di luar negeri berdasarkan dokumen Panama Papers, bisa sebagai momentum untuk segera dibahas revisi Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Menurut politikus Partai Golkar itu, jika memang benar ada rekening itu diharapkan UU Tax Amnesty nanti bisa menarik uang-uang yang selama ini belum tercatat sebagai objek pajak. ”Uang-uang itu kan tidak hanya dari luar, di dalam negeri kemungkinan ada,” kata Ade.
Ade menyatakan tidak mempersoalkan siapapun nama yang muncul di dokumen itu. Dia menyatakan, DPR akan segera melakukan pembahasan terkait RUU Pengampunan Pajak. Pada pembukaan masa sidang ini, Ade menyatakan akan segera menggelar rapat Badan Musyawarah untuk membahas alat kelengkapan dewan (AKD) yang nantinya diberi mandat terkait RUU Pengampunan Pajak. ”Rabu ini kita rapat Bamus,” ujarnya.