oleh

Peserta JKN Nakal Wajib Bayar Denda

bandungekspres.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak lagi melonggarkan sanksi bagi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang nakal. Mereka yang enggan mengiur pasca memanfaatkan program asuransi sosial bakal didenda 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan. Denda akan dikenakan setelah kembali aktif.
Aturan tersebut tercantum dalam pasal 17A.1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016. Perpres tersebut mengatur tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Di situ dijelaskan, jika terlambat membayar iuran jaminan kesehatan lebih dari sebulan, penjaminan peserta diberhentikan sementara. Dengan kata lain, biaya pengobatan peserta saat sakit tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan.
Peraturan itu menggantikan ketentuan sebelumnya yang memberikan kelonggaran batas waktu hingga enam bulan tunggakan iuran sebelum akhirnya pelayanan diberhentikan sementara.
Pemberhentian pelayanan sementara itu tentu bisa dicabut. Bila ingin mengaktifkan kembali, peserta wajib membayar iuran bu­lanan yang telah tertunggak. Kemudian, melunasi pula iuran pada bulan peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara.

Baca Juga:  Demo, Serikat Pekerja KFC Siapkan Aksi Lanjutan Jika Tuntutan Masih Diabaikan

Setelah aktif, sanksi ternyata masih terus berlanjut. Peserta yang baru aktif kembali dan mengalami sakit dalam kurun waktu 45 hari sejak status aktif wajib membayar denda untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya. Mereka wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.
Meski demikian, pemerintah masih memberikan keringanan bagi peserta yang menunggak tersebut. Pembayaran akan memperhatikan jumlah bulan tertunggak. Besarannya paling banyak 12 bulan dan denda tertinggi Rp 30 juta.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menuturkan, aturan soal sanksi tersebut memang disepakati bersama sebagai salah satu cara mendisiplinkan peserta. ”Ini juga kan untuk mencegah adanya modus perilaku yang menjurus pada moral hazard,” tuturnya kemarin.
Dia mengungkapkan, banyak peserta nakal yang enggan mengiur pasca mendapat manfaat dari JKN. Biasanya mereka baru akan kembali membayar iuran saat sakit atau akan menjalani pengobatan dengan biaya mahal. Kebanyakan penunggak iuran tersebut berasal dari peserta mandiri. Jumlahnya tercatat sekitar 40 persen di antara total sekitar 4 juta peserta mandiri.
”Jumlah tunggakannya beragam. Ada yang sebulan dan enam bulan. Saya tidak hafal detailnya.”
Irfan menambahkan, perhitungan denda 2,5 persen tersebut menggantikan besaran denda pada peraturan sebelumnya. Yakni, peserta hanya dikenai denda 2 persen dari besaran iuran per bulan. Aturan denda 2,5 persen tersebut diberlakukan mulai 1 Juli 2016. ”Jadi, masih ada waktu untuk sosialisasi. Tujuannya bukan denda ya, tapi lebih ke perubahan perilaku peserta agar lebih disiplin untuk membayar iuran,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengapresiasi langkah pemerintah untuk mempertegas sanksi disiplin bagi peserta BPJS. Sebab, dia juga menemukan banyak kasus terkait dengan pemberi kerja yang masih bermasalah dengan iuran.
Dia tak menampik, denda 2,5 persen disertai beberapa ketentuan lain bertujuan untuk mendisiplinkan pembayar iuran. Termasuk, peserta mandiri yang dikatakan sering tak mengiur setelah mendapat pelayanan. Namun, dia juga berharap sanksi tersebut disertai perbaikan akses pembayaran iuran yang dirasa masih sulit. (mia/bil/c5/sof/rie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga