Tercatat 12 Kali Gempa Susulan Guncang Samudera Hindia Setelah 7,8 SR

Sementara itu, gempa di Mentawai juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, Presiden belum mengagendakan untuk datang langsung ke kepulauan tersebut. ’’Presiden mendapatkan laporan malam itu ketika di Medan, dan langsung memerintahkan kepala BNPB mengambil langkah,’’ terang Juru Bicara Presiden Johan Budi SP di kompleks Istana kepresidenan kemarin (3/3).
Presiden, lanjut Johan, juga meminta masyarakat Mentawai dan Sumbar tetap tenang dan waspada pascagempa. ’’Kalau ingin meminta informasi sebaiknya langsung ke Instansi atau pihak yang resmi berkaitan dengan gempa,’’ lanjut mantan juru bicara KPK itu.
Sebab, kejadian gempa acapkali dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat kepanikan. Kepala BNPB diminta melakukan langkah taktis untuk mengatasi dampak gempa tersebut. meskipun demikian, Johan menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan laporan adanya korban akibat gempa berkekuatan 7,8 skala richter itu.
Disinggung mengenai alat-alat deteksi tsunami yang diklaim rusak, Johan menyarankan agar mengonfirmasi langsung ke instansi terkait. Hingga saat ini, pihak istana belum mendapatkan laporan mengenai kerusakan tersebut.
Masterplan Tidak Jalan
Sebagai negara kepulauan yang diapit dua samudra, menjadikan Indonesia rawan tsunami. Dari data BNPB, ada empat kawasan yang menjadi kawasan rawan tsunami, yakni Megathrust Mentawai, yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu, bagian dari zona penunjaman Sumatera yang merupakan pertemuan antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia.
Kemudian, kawasan Selat Sunda dan Jawa Bagian Selatan yang meliputi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur, yang terletak pada kawasan transisi antara segmen Sumatera dan segmen Jawa dari Busur Sunda, serta penujaman di selatan Jawa. Disusul, Bali dan Nusa Tenggara yang meliputi Bali, NTB, dan NTT serta kawasan Sulawesi, Maluku Utara dan Papua Barat.
Melihat begitu luasnya daerah risiko terdampak, sangat miris saat diketahui ternyata masterplan pengurangan resiko bencana tsunami tidak berjalan. Program yang disusun 2012 lalu harus mandek terkendala dana. ”Hanya jalan dari tahun 2013-2014,” tutur Sutopo.
Dia mengakui, penyediaan dana ini cukup penting. sebab, dengan dana memadai maka pemenuhan sirine tsunami bisa dilakukan. Saat ini, di Indonesia baru terpasang 55 unit sirine BMKG dan 200 unit sirine berbasis komunitas yang diupayakan BNPB. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhkan 1.000 unit, mengingat satu unit sirine hanya bisa menjangkau sejauh 2 kilometer saja.