oleh

Diduga Ada Oknum di Disnaker

Buruh Pertanyakan Implementasi Perda

bandungekspres.co.id – Buruh di Kota Cimahi mengaku kecewa dengan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan terkait dengan upah. Pasalnya, meskipun Perda tersebut sudah disahkan dan menjadi lembaran daerah, tapi hingga kini tidak ada implementasinya.

Aktifis Buruh Cimahi Muhaimin Azis mengungkapkan, dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015, ada salah satu pasal yang mengatur soal penambahan upah 5 persen dari nilai UMK yang diterima para buruh yang harus dibayarkan bersamaan dengan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2016, tetapi banyak perusahaan di Kota Cmahi tidak melaksanakan amanat Perda tersebut karena beberapa alasan. ”Dalam Perda Nomor 8 tersebut, salah satu pasalnya mengatur soal penambahan upah 5 persen, tetapi saat ini belum juga diimplementasikan di sejumlah perusahaan, bahkan pihak pengusaha berkelit dengan alasan Perda tersebut belum disosialisasikan oleh Disnaker Kota Cimahi,” terangnya, kemarin.

Menurut Azis, pihak pengusaha masih menganggap jika belum ada sosialisasi maka tambahan penghasilan tersebut tidak perlu dibayarkan. Namun, meskipun ada perusahaan yang akan melaksanakan aturan perda tersebut, ada indikasi oknum tertentu untuk menghalangi pihak pengusaha dalam melaksanakan Perda. ”Ada oknum di Disnaker yang membackup perusahaan supaya tidak melaksanakan Perda tersebut, baik yang dilakukan melalui telepon atau datang ke lokasi perusahaan,” Katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga