Komitmen Pencatatan Aset Tertib dan Bersih
bandungekspres.co.id– Untuk memertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen akan memerbaiki kinerja, sehingga akuntabilitas bisa terjaga.
Sekretaris Daerah Iwa Karniwa mengatakan, untuk memertahankan gelar WTP ini, pihaknya telah mengambil langkah dan lakukan sejumlah catatan, khususnya untuk 40 hari ke depan.
’’Saat ini BPK tengah melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum laporan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2015 selesai Maret nanti pada tanggal 31 akan diserahkan ke BPK dan akan selesai diperiksa dalam dua bulan,” jelas Iwa, di Gedung Sate kemarin.
Dirinya menuturkan, audit yang dilakukan BPK tahun ini mengalami perubahan dalam pencatatannya kekayaan, aset, piutang, dan persediaan dengan menggunakan metode actual basic.
Iwa mencontohkan, dalam pencatatan pajak kendaraan, begitu jatuh tempo harus sudah masuk menjadi piutang sebelumnya untuk pencatatan ini dibayar tunai baru jadi pendapatan. ’’Alhamdulilah Dispenda sudah mengantisipasi dengan baik,” kata dia.
Selain itu, pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah catatan BPK dengan melakukan klarifikasi dan update seperti pada Biro Perlengkapan Daerah yang tengah mengklarifikasi kendaraan yang tercatat ganda dan tidak memiliki surat-surat.
Dengan demikian masih ada pencatatan manual meski sistem sekarang sudah baru, namun cara ini masih harus dilakukan. Sebab harus dilihat kondisi fisik dan keadaan kendaraan itu terlebih untuk ketelitian agar tidak ada pencatatan ganda. ’’Biro saat ini sedang melakukan pembersihan jangan sampai ada yang tercatat dobel,” tukas dia.
Untuk persediaan lainnya, Iwa mengaku sudah meminta rumah sakit milik Pemprov untuk mencatat secara akurat seluruh posisi persediaan seperti obat-obatan pada akhir tahun. Di samping meminta kepada seluruh OPD terkait untuk mencatat stok-stok persediaan lainnya, seperti Dinas Pertanian, Biro Aset, Dinas Perkebunan hingga Dinas Peternakan. ’’Dinas Peternakan, Dinas Pertanian kan ada memiliki stok bibit ini juga sudah diingatkan,” sahut dia.
Iwa menilai, dengan sistem baru ini diperlukan dukungan SDM yang kuat, namun saat ini masih ada OPD yang kekurangan tenaga ahli terkait ini. Melihat kondisi ini, Pemprov melakukan terobosan dengan mengeluarkan peraturan gubernur tentang penerapan basis aktual.
