Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut berkomentar seputar klaim dari politikus PAN yang katanya mendapat informasi dari pihak Istana bahwa PAN akan mendapat jatah dua menteri.
Menurut Paramono, presiden tidak pernah berbicara dengan salah satu partai tertentu terkait wacana reshuffle. Apalagi, sampai menyebut nama calon menteri. ”Katakanlah, sudah seakan-akan menyepakati nama tertentu. Itu sama sekali tidak ada,” tegas Pramono, di ruang kerjanya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta.
Mantan sekjen DPP PDIP itu juga mempertanyakan sumber yang dipakai internal PAN tentang kabar jatah dua menteri tersebut. ”Orang dalam istana kan bisa tukang parkir, pembantu, bisa pula rumor-rumor. Yang jelas, (sumber) bukan yang berkompeten,” sindirnya.
Bersamaan dengan isu jatah dua menteri tersebut, dua nama politisi PAN juga beredar kencang telah dipersiapkan untuk masuk ke kabinet. Mereka adalah Taufik Kurniawan yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPR dan Asman Abnur yang kini menjabat sebagai wakil ketua Komisi IX DPR.
Tak mau ketinggalan, Mendagri Tjahjo Kumolo ikut angkat bicara mengenai rencana reshuffle. Khususnya, terkait pernyataan Ketum Pan Zulkifli Hasan tentang keyakinannya mendapatkan jatah menteri. Menurut Tjahjo, hal itu sungguh tidak etis untuk disampaikan ke hadapan publik.
’’Terkesan mendesak atau mendikte hak prerogatif Presiden, apalagi PAN menyampaikan secara terbuka,’’ ujarnya dalam keterangan pers kemarin. Menurut Tjahjo, membangun komunikasi dengan Presiden sah-sah saja sebagai pimpinan parpol. Namun, jangan sampai membangun rumor yang dapat mengganggu kinerja kabinet.
Dia menegaskan kabinet tidak akan terpengaruh pernyataan Zulkifli dan tetap bekerja seperti biasa. Para menteri selaku pembantu tetap bekerja sesuai arahan Presiden dan menyerahkan penilaian kinerjanya kepada Presiden pula.
Presiden, lanjut Tjahjo, pada prinsipnya ingin tetap membangun komunikasi secara sembang dengan seluruh pimpinan partai maupun tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah juga terbuka dalam menerima kritik dari siapapun termasuk dari DPR. ’’Tetapi kritis yang harusnya tidak membabi buta,’’ jelas mantan Sekjen PDIP itu.
Dia menambahkan, saat ini presiden sedang berupaya mendengar setiap aspirasi rakyat dan mengorganisir masyarakat untuk mendukung pemerintahan nasional. Karena itu, dalam programnya Presiden juga berupaya membangun tata kekola pemerintahan yang efektif dan taat kepada hukum.
